MNC Trijaya Mandailing Natal (06/01) (Panyabungan) – Serangkaian aksi teror dan intimidasi menghantui para guru honorer yang tidak lulus PPPK Kab Mandailing Natal yang saat ini terus memperjuangkan keadilan lewat aksi demonstrasi ke pemerintah setempat.
Melalui salah satu juru bicara guru honorer PPPK, Kartika Pandiangan menyatakan kepada media, Sabtu (06/01) bahwa bentuk ancaman, intimidasi, teror ini didapatkan sejumlah guru honorer dari berbagai pihak kepentingan agar persoalan kisruh PPPK tidak dilanjutkan dan agar para guru honorer mengurungkan niat untuk tidak mengikuti aksi lanjutan pada hari ini, kamis (04/01) sebagai ‘deadline” terakhir untuk Bupati menjalankan 3 point rekomendasi DPRD Madina.
“Menurut pengakuan dari sejumlah kawan-kawan, mereka diintimidasi dan ditakut-takuti oleh berbagai pihak lewat telpon, chat WA dan ada juga yang diteror langsung, untuk tidak mengikuti aksi lanjutan pada hari ini. Bahkan pengancaman itu sudah sampai mengarah pada indikasi pemecatan sebagai guru TKS Dinas, dan ancaman data dapodik dihapuskan. Lebih parah, intimidasi itu menjurus kepada pribadi dan keluarga” bebernya di halaman kantor bupati Madina di sela-sela aksi para guru honorer.
Tidak tanggung-tanggung, kata Kartika, dugaan intimidasi itu gencar dilakukan lewat pesan WA atau alat komunikasi lainnya dari sejumlah Korwil dan Kepala Sekolah yang disampaikan kepada para guru. “Kuat dugaan, para korwil atau Kasek tsb berbuat seperti itu kemungkinan karna telah ada intruksi dan pengarahan dari atas” ujarnya.
Efek intimidasi yang dilancarkan oleh pihak-pihak kepentingan tsb, lanjut Kartika sangat berpengaruh untuk memukul mental dan menciutkan nyali sebagian para guru honorer yang terus dihantui oleh ketakutan. “Namanya saja guru honorer, diancam untuk dicabut SK TKS dan tidak akan diperpanjang, pasti sebagian merasa takut. Apalagi mayoritas guru honorer tsb hanyalah rakyat biasa dan tidak memiliki family pejabat dan “ordal” deking di dinas. Imbas dari teror dan intimidasi, banyak para guru yang tidak hadir mengikuti aksi lanjutan hari ini, karna dibayangi ketakutan” ujarnya lirih.
Namun Kartika meminta kepada seluruh para guru honorer yang tidak lulus PPPK untuk tetap solid dan bersatu dalam satu barisan sehingga tidak mudah ditakut-takuti oleh siapapun.
“Kalau kita bersatu, pasti tidak akan ada yang berani memecah belah atau menakut-nakuti. Kita berjuang demi kepentingan bersama, memperjuangkan keadilan serta melawan kezaliman. Tuntutan kita intinya agar SKTT dibatalkan dan penilaiannya peserta dikembalikan ke sistem CAT BKN. Kita jangan mau ditakut-takuti oleh siapapun” tambah Kartika.
Lebih lanjut Kartika, mengharapkan dukungan dan empati dari seluruh kalangan masyarakat Madina untuk tetap memberikan doa, support moril dan dukungan untuk para guru honorer dalam melawan bentuk kezaliman dan kesewenang-wenangan yang dipertontonkan secara vulgar dalam seleksi PPPK Kab Madina. “Mohon kami terus diberikan support dan doa terbaik dari masyarakat Madina agar kami diberikan kekuatan memperjuangkan keadilan ini. Dugaan permainan kotor dalam seleksi PPPK Kab Madina sangat menyakitkan dan melukai rasa keadilan ratusan guru yang nyata-nyata telah dizalimi” tambahnya.
Lanjut Kartika, pihaknya berencana untuk melaporkan sejumlah teror dan intimidasi ini ke Polres Madina agar para guru honorer, khususnya para Koordinator Aksi untuk diberikan perlindungan hukum dan mengadukan persoalan ini ke Kontras (Komisi Nasional untuk Tindak Kekerasan dan Orang Hilang) dan Komnas HAM. “Kita masih berdiskusi lebih lanjut terkait rencana pelaporan tsb. Baik ke Polres, Komnas HAM dan Kontras” ujarnya.
Terkait aksi hari ini, mereka mengenakan pakaian serba hitam, sebagai simbol berkabung atas matinya hati nurani pemimpin Madina dan rasa berkabung atas hilangnya prinsip keadilan dan kebenaran di bumi Madina.
“Tuntutan kita sangat simpel sebetulnya. Ini demi tegaknya keadilan dan kebenaran. Kenapa begitu sulitnya Bupati menanda tangani surat rekomendasi pembatalan SKTT, imbas dari seleksi PPPK yang sarat kecurangan dan terkuaknya fakta dengan berbagai kejanggalan. Yang kita minta hanya itu, bukan surat mohon saran dan pendapat dari bupati kepada Menpan RB” tutupnya. (007)
