MNC Trijaya Mandailing Natal (06/12) (Panyabungan) – Bimbingan Teknis (Bimtek) kegiatan namanya seolah-olah kegitan yang super bagus untuk membimbing Apratur desa untuk semakin pintar dalam pengolahan Dana Desa (DD). DD adalah dana yang dikucurkan Pemerintah Pusat langsung ke Kas desa untuk digunakan sebaik-baiknya demi terwujudnya Kesejatraan rakyat desa.
Dalam perakteknya ditemuakan redaksi, Rabu (06/12) bawah di kabupaten yang dengan slogan bersyukur dan berbenah DD hanya jadi bencakan oknum-oknum yang diduga mempuanya jaringan – jariangan kuat di Dinas Pemerintah Desa (PMD), diduga juga para suruhan para alat penagak Hukum (APH) yang dengan sengaja membuat program di rancangan pengeluaran dana desa seperti Bimtek, Pengadaan Bibit yang dimarup, pengadaan baju kepala desa. Kegitan yang titip oleh oknum ini hanya mengambur-hamburkan DD secara mubasir.
Baru -baru ini sempat viral juga Kwtansi yang didalam kwtansi dituliskan anggaran pengeluaran Adapun jenis Item yang tertulis di Kwitansi tersebut adalah sebagai berikut:
1. Lampu (3) unit Rp. 36.000.000
2. Kompetisi Bola Rp. 2.000.000
3. Pelantikan PKK Rp. 3.000.000
4. Pengadaan Buku Rp. 5.000.000
5. Baju Muslimat Rp. 2.250.000
6. 17 agustus Rp. 1.500.000
7. Umbul-Umbul Rp. 3.000.000
8. Laptop Rp. 14.666.650
9. Media 4 Bulan Rp. 3.600.000
10. Kecamatan Rp.2.000.000
11. 3 Pilar Rp. 9.000.000
12. Kekurangan SK PJ Kades Rp. 15.000.000
Dengan total keseluruhan tertera di Kwitansi sebesar Rp.97.000.000 disetorkan kepada diduga orang suruhan Camat bernama Z tertanggal 27 Juni 2023, itu baru 1 kwatansi yang terbuka, belom kwtansi yang lain yang tidak diketahui.
Dan yang terbaru adanaya kabar Bimtek yang dilaksankan diluar Daerah yang tepatnya disalah satu Hotel mewah di Danau Toba Internasional ALAMAT : Jl. Imam Bonjol No.17 Medan, Sumatera Utara. Lembaga Pelaksana kegitan Sinergi Generasi Mandiri (Sigma), kegiatan bintek ini dilaksankan selama 3 (tiga) hari, Rabu s.d Sabtu, 29 November s.d 02 Desember 2023.
Bimtek ini diduga di beckup oleh oknum Pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan diduga juga oknum Suaruhan Alat Penegak Hukum (APH) yang mencatut nama Polda inisial oknum GN.
Menteri Keuangan Sri Muliani menagatakan Dana desa itu bukan uang kepala desa. Dana desa di transper dari APBN untuk digunakan sebaiknya kepentiangan rakyat desa bukan kepentingan para oknum yang mempunya jaringan elit dipemerinagahan daerah dan oknum suruahan penegak hukum. (Tim)
