Bupati Madina Hadiri Rakor Sinergitas KPK, BPKP dan Pemerintah Wilayah I di Medan

Sumatara Utara287 Dilihat

MNC Trijaya Mandailing Natal (27/03) (Medan) – Bupati Mandailing Natal (Madina) HM Jafar Sukhairi Nasution menghadiri Rapat Koordinator (Rakor) penguatan sinergitas antara KPK dengan Kementerian Dalam Negeri, BPKP dan Pemerintah Daerah di Wilayah I, kedeputian bidang koordinasi dan supervisi di Aula Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Medan, Rabu (27/3/2024).

Pj Gubernur Sumut Hassanudin mengatakan telah memiliki banyak capaian pada tahun 2023. Diantaranya, capaian seluruh area intervensi MCP tahun 2023 di Sumut menunjukkan perbaikan antara lain untuk pengadaan barang dan jasa mencapai 99,32%, perencanaan dan penganggaran APBD mencapai 97,5%, manajeman ASN 95,75%, pengawasan APIP 93,54%, pengelolaan BMD 85,31%, optimasi pajak daerah 83,15% dan area perizinan yang baru mencapai 74%.

“Secara umum pencapaian ini sudah baik, namun kami tetap concern untuk terus meningkatkan pencapaian nilai MCP lebih substantif dan mencapai angka pencapaian
100%,” kata Hassanudin

Lebih lanjut, Hassanudin mengatakan, melalui rencana aksi dengan memperhatikan indikator dan sub indikator yang masih perlu ditingkatkan, sehingga MCP ini akan menjadi alat yang dapat digunakan untuk mendeteksi dini sekaligus untuk mendiagnosa kecenderungan adanya potensi perbuatan korupsi di tujuh area tersebut.

Hassanudin memberi contoh mengenai optimalisasi pajak daerah, Pemprov Sumut telah meluncurkan aplikasi pembayaran pajak daerah secara online yakni penggunaan Aplikasi e-samsat Sumut bermartabat.

“Dengan sistem ini akan memudahkan masyarakat untuk membayar pajak daerah, dan akan dapat menghilangkan potensi pungli pada pembayaran pajak daerah. Dan dengan sistem ini, peningkatan pajak daerah di Sumut tahun 2023 mengalami peningkatan,” katanya.

Hassanudin mengatakan Pemprov Sumut memperkuat implementasi SIPD yang sudah dikembangkan oleh Kemendagri. Menurut evaluasi Pemprov Sumut dan 33 kabupaten, dengan SIPD data perencanaan, penganggaran, belanja, dan realisasi anggaran menjadi terintegrasi sehingga bisa memantau alokasi anggaran untuk penanganan stunting atau kemiskinan dengan tepat dan cepat. (009)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *