Tanggapi Kaban BKD Terkait Aturan PPPK 2023, Wadih Arrasyid : Jelaskan Secara Utuh Biar Tak Ada Kesalah Fahaman

Nasioanal701 Dilihat

MNC Trijaya Mandailing Natal (12/01) (Jakarta) – Founder Madina Care Wadih Alrasyid Nasution meminta Kepala BKD atau BKPSDM Mandailing Natal (Madina) Abdul Hamid Nasution seharusnya menyampaikan aturan soal PPPK 2023 secara utuh pada masyarakat.

Permintaan ini Wadih sampaikan dalam menanggapi statement Kaban BKD atau Kepala BKPSDM, Abdul Hamid Nasution diterbitkan salah satu media online lokal terbitan, Kamis (11/01/2024)

Menurut Wadih, jika aturan disampaikan sepenggal dan tidak utuh, maka disinyalir akan banyak orang yang salah paham.

“Dia sebagai Kepala BKD harusnya mampu menjelaskan aturan itu secara utuh. Bukan dipenggal-penggal.Karena aturan ini memiliki keterkaitan satu sama lain yang tidak bisa disampaikan sepenggal-sepenggal, ini akan menimbulkan kesalahpahaman,” ungkap Wadih

Diketahui proses seleksi Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja disingkat PPPK Guru 2023 memprioritaskan pada empat kriteria pelamar.

Keempat kriteria tersebut, antara lain Prioritas 1 (P1), Prioritas 2 (P2), Prioritas (P3). dan Pelamar Umum (P4)

Aktifis HMI ini juga menjelaskan lebih lanjut bahwa kategori pelamar umum masuk di P4 ini hanya sebagai pelengkap.

“Ada kategori untuk pelamar, P1,P2,P3 dan P4. Berdasarkan ketentuan sesuai KEPMENPAN RB No 649 Tahun 2023, pelamar yang masa kerja kurang dari 3 tahun hanya bisa melamar di kategori umum yaitu P4,” jelas Wadih

“Nah untuk Pelamar P4 itu bukan prioritas. Mereka hanya pelengkap, artinya selama pelamar P3 mencukupi kuota lulus, yang P4 ini tidak bisa dipaksakan, ” ujarnya lagi.

Lebih lanjut Mahasiswa yang sedang menjalani sekolah S2 disalah satu universitas di Jakarta ini menyampaikan bahwa pernyataan Hamid terkait kewenangan Pemkab Madina itu juga disinyalir tidak benar.

“Pemkab sebagai Panselda justru yang paling menentukan. Mereka punya kesempatan melakukan Verfak (Verifikasi Faktual) terhadap berkas yang dikumpulkan. Asli atau tidaknya, sesuai atau tidak formasi yang dilamar dengan kualifikasinya. Itu hak Panselda, jangan dilempar-lempar,” ungkapnya kesal. (007)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *