oleh

Mantul Polda Sumut!!! Perkara Perdata Jadi Pidana, Kuasa Hukum : Jangan Terlalu Dipaksakan

MNC Trijaya Mandailing Natal (23/10) (Medan) – Tim kuasa hukum Robby Anangga, dari Law Office Syarwani, SH Associates menilai kasus yang menimpa kliennya tidak ada unsur penipuan maupun penggelapan. Kasus itu terkesan dipaksakan untuk mengkriminalisasi kliennya.

Demikian disampaikan Ketua Tim kuasa hukum Robby Anangga, H Syarwani SH dalam konferensi persnya, Sabtu (22/10/2022).

ptsmmhutmadina

“Penetapan status tersangka terhadap kliennya merupakan tindakan kriminalisasi, karena terlalu dipaksakan”, kata Syarwani dihadapan wartawan dikantornya di Jalan T Amir Hamzah Medan.

Dikatakannya, penetapan status tersangka kliennya (Robby Anangga,red) di Polda Sumut berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SP Status/230/X/2022/Ditreskrimum, tanggal 20 Oktober 2022 atas laporan Delmeria Sikumbang dengan Nomor : LP/1213/VII/2021/SPKT POLDA SUMUT tanggal 29 Juli 2021 itu menuai banyak kejanggalan dan kekeliruan serta terlalu dipaksakan.

Dijelaskan Syarwani, secara pandangan hukum yang menjadi legal standing atas laporan Delmeria Sikumbang adalah surat kesepakatan bersama antara Delmeria Sikumbang, Indra Alamsyah dan Robby Anangga tanggal 1 Februari 2018 lalu. Dimana, dalam kesepakatan bersama klausulnya mengatur Robby sebagai distributor atau pengelola LPG gas 3 kilogram, sementara Delmeria hanya menyediakan alat angkut (truk).

Namun, seiring berjalannya waktu, ungkap Syarwani, pada sekitar bulan Mei 2021, truk Delmeria yang tadinya untuk mengangkut gas-gas tersebut mendapat upah angkut setelah dipotong biaya operasional supir dan biaya buruh harian lepas untuk pengangkut tabung gas tersebut ke truk, ternyata tidak ada lagi. Begitu juga dengan truk Indra Alamsyah, truk tersebut pada bulan April 2021 ditarik Indra Alamsyah sendiri.

“Ternyata pada bulan Mei 2021, truk Delmeria yang tadinya untuk mengangkut tidak ada lagi, sudah ditarik oleh orang lain dan ternyata truk tersebut atas nama Irama Pinem bukan atas nama Delmeria. Begitu juga dengan truk Indra Alamsyah, pada bulan April 2021, truk tersebut ditarik sendiri oleh Indra Alamsyah,” ungkap Syarwani.

Dengan begitu, cetus Syarwani, kesepakatan ini sudah tidak berlaku lagi, karena kesepakatannya untuk mengangkut. Sudah ditarik truknya berarti tidak bisa mengangkut, berarti tidak dijalankan lagi. Selain itu, didalam prosedur perjanjian tersebut tidak ada dalam satu kalimatpun yang menyatakan Delmeria dan Indra Alamsyah menyerahkan uang untuk bisnis ini kepada Robby.

“Jadi darimana kerugian yang dikatakan oleh Delmeria. ini laporan palsu, laporan yang di ada-adakan,” tanyanya keheranan.

Didalam point 5 surat kesepakatan bersama tanggal 1 Februari 2018, ada point yang menyatakan apabila terjadi perselisihan diantara mereka bertiga, mereka telah sepakat menempuhnya lewat jalur Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Artinya, disuruh gugat menggugat. Itupun kalau sudah ada bukti one prestasinya.

“Maka jadi anehkan, jika Polda Sumut menetapkan klien saya Robby Anangga sebagai tersangka dalam kasus yang dilatarbelakangi perjanjian kesepakatan bersama. Ada apa ini?,” kata Syarwani membingungkan.

Yang lebih membingungkan, kata Kuasa Hukum Robby Anangga itu, dalam perkara ini sudah digelar dari Lidik naik ke Sidik tanggal 3 Desember 2021 lalu, digelar internal dan kami hadir ternyata tidak bisa difaktakan adanya kerugian yang dialami Delmeria. Terus dia katakan adanya ujuk-ujuk, dia katakan adanya kerugian 3 sampai 4 miliar, sementara Robby Rp1 pun tidak ada menerima uang.

“Seharusnya dibuktikan la, ada apa tidak bukti transaksi itu, bukan ujuk-ujuk. Apalagi truk itu bukan Delmeria yang punya, jadi terlalu dipaksakan perkara ini,” tandasnya.

Dalam fakta lain, lanjut Syarwani, dikarenakan PT Dirgantara Trans terbawa-bawa dan ikut dipanggil Poldasu, dimana Robby Anangga mendapatkan hak untuk mengelola gas LPG 3 kilogram dari PT Dirgantara Trans. Akhirnya, PT Dirgantara Trans mengajukan gugatan untuk membatalkan kesepakatan bersama antara Delmeria Sikumbang, Indra Alamsyah dan Robby Anangga yang mereka akui sebagai owner. “Inikan hal yang keliru dan salah,” kata Syarwani.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus dengan Putusannya Nomor : 758/Pdt.G/2021/PN.Mdn, berbunyi : “Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat-I,
Tergugat-II dan Tergugat-III yaitu H. Robby Anangga SE, Dra. Delmeria dan Indra Alamsyah yang mengaku sebagai owner PT. Dirgantara Deli Trans sebagaimana dituangkan dalam Kesepakatan Bersama tanggal 01 Februari 2018 yang dibukukan dan didaftarkan oleh Muhammad Dodi
Budiantoro, SH. Notaris di Medan (Turut Tergugat) dengan Pembukuan dan Pendaftaran Surat Di Bawah Tangan Nomor: 1184/PDPSBT/NMDB/II/2018 tanggal 01 Pebruari 2018 adalah merupakan suatu
perbuatan yang menyalahgunakan keadaan (misbruik van omstandigheden) dan dikwalifisier sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum”. Didalam putusan itu juga disebutkan Surat Kesepakatan Bersama dinyatakan Tidak Sah dan Tidak
Berkekuatan Hukum dengan segala akibat hukumnya.

Selain itu, dalam amar putusan lainnya yang menyebutkan : Menyatakan segala surat-surat
yang dijadikan dasar bagi Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III dalam menjalankan kontrak/perjanjian penyaluran ke agenan LPG 3 Kg sepanjang yang mengatasnamakan PT. Dirgantara Deli Trans kepada pihak lainnya tanpa ada persetujuan yang sah dari Penggugat adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya.

Putusan Pengadilan Negeri Medan itu dikuatkan kembali dalam Putusan Majelis Hakim tingkat Banding, dimana dalam amar
Putusannya Nomor : 381/Pdt/2022/PT MD, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menyatakan “Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 758/Pdt.G/2021/PN Mdn., tanggal 26 April 2022 yang
dimohonkan banding.”

Dengan adanya kedua produk putusan pengadilan tersebut diatas, kata Syarwani, yang telah menyatakan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 01 Pebruari 2018
(yang merupakan alasan dan atau dasar hukum atau legal standing bagi
Pelapor dalam Laporan Polisi Nomor : LP / 1213 / VII / 2021 / SPKT POLDA
SUMUT, tanggal 29 Juli 2021) tidak berkekuatan hukum dengan segala
akibat hukumnya, seharusnya pihak Penyidik Polda Sumut melakukan penangguhan pemeriksaan terhadap perkara pidana tersebut hingga adanya putusan peradilan perdata yang berkekuatan hukum tetap.

“Hal itu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1956 jo. Surat
Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1980. Dimana uraian fakta hukum yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sesunggunhnya dapat dikonstatir bahwa perbuatan dalam pembuatan Kesepakatan Bersama tanggal 01 Februari 2018 tersebut adalah merupakan
perbuatan hukum yang salah dan para pihak tidak dapat melakukan tuntutan hukum berupa apapun, apalagi dengan mengklaim adanya
kerugian hal mana sudah jelas tidak dapat dituntut didepan hukum, karena perbuatan para pihak (Dra. Delmeria, H. Robby Anangga dan Indra Alamsyah) dalam pembuatan kesepakatan bersama adalah suatu
kesepakatan yang diharamkan hukumnya atau yang tidak dapat dibenarkan.

Sehingga apabila terjadi kerugian apapun akibat dari kesepakatan bersama dimaksud, para pihak tidak dapat menuntut secara hukum berupa apapun kepada pihak-pihak yang membuat kesepakatan dan menjadi resiko kerugian yang ditanggung masing-masing pihak dengan segala akibat
hukumnya,” pungkas Syarwani.

Lebih lanjut Syarwani mengatakan, perkara ini seharusnya ditangguhkan, tidak bisa dilanjutkan, karena tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. Ada ketentuan, menurut Perkat Kapolri terhadap perkara pidana yang diperiksa oleh kepolisian tentang batas waktu dari Lidik ke Sidik.

“Ada batas waktunya untuk menentukan tersangka itu 4 bulan harus selesai. Artinya, SPDP yang disampaikan kepada kami itu tanggal 30 Mei 2022, berarti sudah 5 bulan itu untuk perkara yang lebih berat. Ini perkara apa?. Orang momennya perdata, jangan la dipaksakan,” cetusnya.

Disini kami para kuasa hukum Robby Anangga sangat yakin, Kapoldasu itu tidak melihat secara langsung. Kapoldasu itu orang baik, orang yang mengerti hukum. Apalagi Kapoldasu pernah sebagai Direktur Penyidik KPK, dia sangat paham tentang hukum. Tetapi sangat disayangkan, ada oknum-oknum yang mungkin dalam menjalankan penyidikan tidak profesional.

“Artinya apa, ya, bisa jadi karena ada intervensi. Tapi ingat negara kita negara hukum. Jenderal sekalipun, pejabat sekalipun kalau dia tidak benar buat laporan. Apa itu Presisi!. Presisi itu jangan dijelimetkan, dimudahkan Presisi itu, jangan di ada-adakan, yang perdata jadi pidana, itu namanya kriminalisasi dan ini melanggar hak,” pungkasnya.

Syarwani sangat menyayangkan sikap dan proses hukum yang tidak berasaskan keadilan dan ketentuan yang sebenarnya. “Akibatnya klien kami mengalami kerugian spikis atas tuduhan yang tak mendasar itu, dan lagi pula tidak dapat dibuktikan kerugian materi 3 sampai 4 miliar yang dituduhkan kepada Robby,” tegas Syarwani.

Syarwani berharap Presiden RI melalui Kapolri, khususnya Kapolda Sumut untuk menanggapi serius perkara ini.

Dikriminalisasi

Terkait viralnya pemberitaan tanggal 13 Oktober 2022 lalu, Robby Anangga menyampaikan bahwa dirinya sudah dikriminalisasi.

“Jujur, saya merasa dikriminalisasi terkait kasus ini. Saya ditetapkan sebagai tersangka dengan dasar pelaporan kesepakatan bersama antara saya dengan Delmeria Sikumbang yang sudah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya oleh Pengadilan Negeri Medan dan dikuatkan kembali oleh Pengadilan Tinggi Medan,” ucapnya kepada wartawan di Law Office Syarwani SH

Padahal, lanjut Robby, sesuai dengan asas hukum “Res judicata pro veritate habetur”.
Setiap putusan hakim atau pengadilan adalah sah kecuali dibatalkan oleh putusan yang lebih tinggi.

“Kalau dasarnya saja sudah gugur, apa dasar dari kepolisian menetapkan saya sebagai tersangka,” cetusnya

Ibaratnya sebuah rumah, pondasi pelaporan itu adalah kesepakatan bersama dan sudah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri dan dikuatkan oleh Pengadilan yang lebih tinggi. Jadi ibarat sebuah rumah, pondasinya sudah runtuh berarti semuanya sudah runtuh, gugurlah semua ini.

“Jadi, saya merasa heran dengan ditetapkannya saya sebagai tersangka pada tanggal 20 Oktober 2022 dan suratnya baru sampai kesaya pada tanggal 21 Oktober 2022 malam hari. Sementara pemberitaan di media itu sudah ramai ditanggal 13 Oktober 2022 dan ada salah satu petinggi Polda Sumut itu menyatakan sudah ada ditetapkan tersangka. Apa itu tidak dikriminalisasi…?,” tanya heran.

Padahal, sesuai surat penetapan saya sebagai tersangka baru ditetapkan pada 20 Oktober 2022. “Jadi saya heran, jujur saja, saya merasa dirugikan terkait dengan pemberitaan ini karena penetapannya belum ada tapi pemberitaan saya sebagai tersangka sudah ada menyebar kemana-mana. Ini ada apa, kenapa,” bilang Robby

Jadi, untuk itu saya memohon kepada Pak Kapolri dan Pak Kapolda terkait permasalahan ini, saya mohon perlindungan hukum karena dasar-dasar pelaporan ini sudah gugur. Jadi apalagi yang disalahkan mereka.

Ironisnya, disebutkan lagi di media itu, saya melakukan penggelapan 3 sampai 4 miliar. Dasar angka itu apa, apakah sudah ada melakukan audit apa tidak. Tidak bisa dinyatakan itu didalam pemberitaan adanya kerugian dengan nominal tanpa ada audit, dimana letak kerugiannya itu,” tanyanya lagi keheranan sembari mengatakan padahal penjanjian itu sudah dibatalkan.

“Saya menyadari bahwa permasalahan ini sangat lambat. Karena pelaporan itu dimulai tanggal 29 Juli 2021, namun sampai sekarang kasus ini masih begini-begini saja. Saya berharap ada kepastian hukum sama saya, ini menggantung sampai satu tahun lebih. Perkara apa sih ini, intervensi apa sih yang dibuat terhadap kasus ini sehingga kasus ini yang tidak duduk perkara pidananya tapi seolah-olah ini ada perkara pidananya,” tegas Robby.

Diakhir, Robby Anangga menyampaikan, bila kini dari persoalan kesepakatan bersama tersebut muncul persoalan atau kasus diranah Poldasu. Diharapkan penyidik bersikap profesional dan objektif dalam menangani kasus ini.

“Jangan karena ada intervensi terhadap kasus ini sehingga dipaksakan penetapan tersangka,” tegasnya

Robby berharap, Kapolda Sumut meninjau ulang penetapannya sebagai tersangka. “Sebagaimana harapan bersama bahwa lingkungan Polri yang kini ingin bersih-bersih dan memurnikan kepolisian sampai menjadi emas 24 karat berjalan dengan baik. Bukan sebaliknya, tapi kalau ada oknum-oknum kepolisian yang begini, jangankan 24 karat, emasnya hilang tinggal karatnya,” pungkasnya. (007)

Komentar

News Feed