oleh

Pemberhentian Ketua KUD Pelita Andesma Cacat Hukum

-Daerah, Ekonomi-120 views

MNC Trijaya Mandailing Natal (08/07) (Panyabunga ) –  Surat yang dikeluarkan Dinas Koperasi dan UKM Mandailing Natal (Madina) terkait pemberhentian Ketua KUD Pelita Andesma Madoronuddin dan pengangkatan Alam Syahputra dipandang cacat hukum.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris KUD Pelita Andesma Ilu Prima Sagara kepada Media, di resto Dapoer Nenek, Panyabungan.
Kita memandang surat yang dikeluarkan Dinas Koperasi tersebut cacat hukum karena alasan pemberhentian telah terbantahkan sesuai AD/ART koperasi, katanya, Kamis (7/7).

ptsmmhutmadina

Ilu memaparkan polemik ketua KUD Pelita Andesma bermula dari surat 57 anggota kepada Kadis Koperasi dan UKM Ikhwan Efendi yang meminta memberhentikan Madoronuddin dan mengangkat Alam Syaputra sebagai penggantinya.

Dalam surat tertanggal 25 Mei 2022 itu, anggota yang meminta pemberhentian Madoronuddin menyampaikan empat alasan :
Pertama, penetapan Madoronuddin sebagai ketua tidak melalui mekanisme rapat anggota.
Kedua, menurut mereka tidak pernah dilakukan rapat anggota pemilihan pengurus. Namun, jika kemudian ada berita acara dan daftar hadir kuat dugaan berita acara tersebut telah dipalsukan sebagai syarat rapat anggota.
Ketiga, menurut hemat kami pengangkatan Sdr. Madoronuddin sudah mengangkangi peraturan perundang-undangan dan azas keterbukaan dan nilai-nilai demokrasi, demikian tertulis dalam surat tersebut.
Keempat,  para penggugat menyatakan bahwa Madoronuddin bukan anggota koperasi sehingga pengangkatannya sebagai ketua telah mencederai akal sehat.


Surat tersebut kemudian diakomodir oleh Kadis Koperasi dengan mengeluarkan surat Nomor: 518/392/DKUKM/2022 tertanggal 30 Juni 2022 yang menetapkan Madoronuddin bukan anggota koperasi dan tidak berhak dipilih. Kadis Koperasi juga mencabut Surat Keterangan Pengurus KUD Pelita Andesma Nomor: 518/130/DK-UKM/2022 tanggal 11 Februari 2022 yang menetapkan Madoronuddin sebagai ketua.


Tak hanya itu, pada surat berikutnya dengan Nomor: 518/393/DKUKM/2022 tanggal 30 Juni 2022 Kadis Koperasi dan UKM Ikhwan Efendi menunjuk Alam Syahputra sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Koperasi Pelita Andesma.
Ilu Sagara menyampaikan langkah Kadis Koperasi Madina cenderung buru-buru dan cacat secara hukum karena Modoronuddin adalah pendiri KUD Pelita Andesma yang artinya terdaftar sebagai anggota sebagaimana tertuang pada pasal 10 ayat (3) AD/ART koperasi bahwa pengertian anggota termasuk para pendiri.


Terkait penetapan Modoronuddin sebagai ketua, jelas Ilu Sagara, sudah sesuai mekanisme rapat anggota.
Itu sesuai mekanisme sebagaimana tertera dalam AD/ART koperasi. Daftar hadir dan berita acara pemilihan telah kita serahkan kepada Dinas Koperasi, ujarnya.


Jumlah anggota koperasi ada sebanyak 1.092 orang, maka sangat aneh Kadis Koperasi mengakomodir permintaan penggugat yang berjumlah 52 orang. Selain itu kita juga sudah klarifikasi isi gugatan tersebut, tapi pihak Dinas Koperasi mengabaikan hal tersebut, lanjutnya.
Ilu Sagara mengungkapkan, sampai hari ini pihaknya sebagai pengurus terpilih tidak menerima surat dari Dinas Koperasi tersebut.


Ada dua surat yang dikeluarkan Dinas Koperasi dan kita sebagai pengurus sama sekali belum menerima surat itu. Bahkan yang lucunya, surat bertanggal 30 Juni itu sudah tersebar di media sosial dan WA pada tanggal 29 Juni. Kita menduga ada kongkalikong di sini, terangnya.
Anggota koperasi, kata Ilu, meminta Bupati Mandailing Natal dan Kadis Koperasi bersikap bijak menangani masalah ini dengan segera mencabut surat pengangkatan Alam Syahputra dan menetapkan kembali Modoronuddin sebagai ketua.

“Persoalan Ini Sudah Kita Sampaikan Juga Kepada Komisi II DPRD Mandailing Natal, dan alhamdulillah Komisi II DPRD Mandailing Natal telah tampung aspirasi KUD. Pelita Andesma serta Pada waktu yang tidak lama lagi Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah akan di panggil oleh Komisi II untuk dimintai keterangannya atas surat yang diterbitkan oleh dinas tersebut.”Tambah Harianto Ketua Pengawas KUD Pelita Andesm.

Jika tidak, kita akan membawa permasalahan ini ke jalur hukum. Tak hanya itu, Kepala Desa Singkuang II juga telah menyatakan akan meminta Pemkab untuk membagi koperasi menjadi empat, tidak lagi satu wadah karena penetapan ini diduga sarat kepentingan dan kedekatan dengan pemimpin, tandasnya menakhiri. (07/07)(Bakty Wijaya)

Komentar

News Feed