oleh

Tetapkan Riplan, S. Sos Tersangka, Kacabjari Natal Di Prapidkan

-Daerah-896 views

MNC Trijaya Mandailing Natal (26/08)(Panyabungan) – Tak terima dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) se- Kecamatan Natal tahun Anggaran 2019 dan 2020. Melalui kuasa hukumnya Ridwan Rangkuti, SH, MH, Camat Natal, Riplan, S. Sos prapidkan Kacabjari Natal, Yus Iman Harefa, SH ke Pengadilan Negeri Mandailing Natal (Madina), Kamis (26/08/2021).

Kuasa hukum pemohon, Ridwan Rangkuti, SH, MH kepada MNC Trijaya Madina mengakui bahwa beliau telah mengajukan permohonan Praperadilan terhadap Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Madina di Natal, pada hari ini 26 Agustus 2021 dengan Register Perkara No.02/Pid.Pra/2021/PN.Mdl. 

ptsmmhutmadina

Dijelaskannya, sebagai Kuasa Hukum Riplan, S.Sos keberatan ditetapkan sebagai tersangka korupsi Dana Desa se-Kecamatan Natal tahun Anggaran 2019 dan 2020 dalam kegiatan Pembelian Hand Talk (HT), Pelatihan Tanggap Bencana Alam, Pengadaan Buku Perpustakaan Desa, Pelatihan PKK tahun 2019.

Lalu sambungnya, Pelatihan Tiga Pilar, Pelatihan LPM, Pelatihan BPD, dan Pelatihan PKK tahun 2020 yang bersumber dari Dana Desa se-Kecamatan Natal berdasarkan Surat Penetapan Tersangka No.TAP-01/L 2.28.9/Fd.1/08/2021 tanggal 02 Agustus 2021, tanpa menyebutkan pasal berapa, ayat berapa, Undang Undang apa yang dipersangkakan, yang ditanda tangani termohon selaku Kacabjari Natal.

Dan alasan yuridis keberatan kliennya mengajukan gugatan praperadilan sebut Ridwan sebagai berikut. 1. Bahwa Riplan selaku Camat Natal bukan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Desa sehingga tidak memiliki kewenangan mengelola dan tidak pernah ikut mengelola Dana Desa se Kecamatan Natal.

  1. Riplan selaku Camat Natal tidak pernah diperiksa sebagai Calon tersangka tindak pidana korupsi sebagaimana yang diamanatkan dalam Putusan MK NO.21/PUU-XII/2014. 3. Termohon selaku Kacabjari Natal tidak pernah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan dan melakukan penyelidikan terhadap pemohon selaku Camat Natal.
  2. Tidak ada atau belum ada jumlah kerugian keuangan negara yang pasti berdasarkan hasil Audit BPK atau BPKP. dan siapa yang bertanggung jawab secara hukum jika ada kerugian negara tersebut.5. Penetapan pemohon sebagai tersangka tindak pidana korupsi Dana Desa oleh termohon dinilai sebagai tindakan sewenang-wenang tanpa berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah menurut hukum.

“Nah, berdasarkan alasan yuridis tersebutlah kita mengajukan gugatan pra peradilan untuk menguji dan mengkoreksi apakah penetapan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa se- Kecamatan Natal sudah benar sesuai dengan hukum atau tidak”.ungkapnya

Kemudian, seharusnya semua tindakan aparat penegak hukum terhadap masyarakat harus berdasarkan hukum, bukan sewenang wenang dengan memanfaatkan jabatan melakukan perbuatan zalim kepada masyarakat. Dan bahkan, disinyalir tidak jarang terjadi pemanfatan jabatan untuk mencari keuntungan”.tandasnya. (007)

Komentar

News Feed