oleh

Terkait Pertambangan Rakyat di Madina-Sumut, DPC APRI Madina Apresiasi Kunjungan Lima Kementerian

-Daerah-178 views

MNC Trijaya Mandailing Natal (18/09)(Panyabungan) – Dalam kunjungan Lima kementerian yang meliputi Menko Marves, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup {KLH) ,Kemenkes RI seta Bidang Minerba Provinsi Sumut. Kunjungan tersebut di pimpin oleh Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan investasi (Menko Marves) Bapak Tubagus Nugroho terkait perihal Pertambangan Rakyat di kabupaten Mandailing Natal.

Mandailing Natal mendapat sorotan dari Bupati Mandailing natal Dahlan Hasan Nasution Di akhir masa jabatannya yang menduga Kelahiran 7 bayi cacat dikarenakan terpapar Merkuri. Hal itu itu di ucapkan Bisri Samsuri S. Pd Sekjen DPC APRI Madina ( Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia) ,Jumat, (17/09/2021) di Lopo Begal setelah selesai Bertemu dengan Menko Marves.

ptsmmhutmadina

“Utusan dari kementerian kesehatan Dyah Prabaningrum yang berkunjung sebelumnya dalam rangka mengambil sampel dari 7 keluarga bayi cacat lahir, utusan Kemenkes tersebut memaparkan hasil uji laboratorium bisa di simpulkan Bayi cacat tersebut bukan dikarenakan Terpapar merkuri karena kandungan merkuri dalam tubuh keluarga yang punya bayi cacat lahir sangat rendah” Sebut Bisri kepada Wartawan dari keterangan utusan Kemenkes RI

“Bisa saja di karenakan obat-obatan seperti pestisida” ungkap Dyah utusan Kemenkes dalam acara rapat tersebut di depan Wakil Bupati Madina pada hari kamis, (16/09) di Aula Kantor Bupati Mandailing Natal.

Masih Bisri , Selanjutnya hari pertama dalam acara tersebut pembagian team di putuskan untuk meninjau langsung ke ke dua tempat penambangan rakyat di kabupaten Mandailing Natal.

Team pertama Ke Kecamatan Huta Bargot Nauli dan Team kedua Ke Kecamatan Batang Natal dalam Rangka menindak lanjuti Surat Bupati Mandailing Natal seblumnya terkait Pertambangan ilegal (Ilegal Mining).

“Utusan Dari Kementerian Kemaritiman dan Investasi Bapak Tubagus Nugraha yang merupakan Asisten Deputi Kemenvas menyatakan Keinginan Kuat dari Pemerintah dalam menangani masalah ini Agar kedepan Masyarakat Nyaman dalam melakukan Aktivitas pertambangan tentunya harus melalui prosedur perundang undangan” Sebut Bisri Mengutip ucapan Tubagus Nugraha

“Makanya Kita datang meninjau langsung jelas Bapak Tubagus Nugraha dalam acara tersebut” Sebut Bisri

Disisi lain Ketua DPC Apri Kabupaten Mandailing Natal yang mendapat undangan dalam acara tersebut menjelaskan Keinginan pihaknya dalam membantu proses legalitas pertambangan Rakyat yang diharapkan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal terutama penambang dan Masyarakat Madina Pada umunya.

Dalam proses ini Onggara Lubis menjelaskan yang bisa jadi penghalang kesuksesan Agenda ini kedepan ada 3 Faktor :

Pertama, Masalah wilayah Kontrak karya Beberapa Perusahaan diatas lahan yang telah digarap oleh masyarkat untuk melakukan Penambangan.

Kedua Mengenai Taman Nasional Batang Gadis

Dan Ketiaga Wilayah kehutanan.

“Akibat dari ketiga Faktor itu jelas sangat menghambat proses pengurusan legalitas yang di awali dari Penetapan Zona Wilayah Pertambangan Rakyat”beber Onggara Lubis.

Selanjutnya, Sekretaris DPC APRI Mandailing Natal Membeberkan bahwa Saudara-saudara kita petambang terutama yang telah menggarap di pegunungan Tor Sihayo tidak sedang di dalam kawasan eksplorasi PT. Sorik Mas Mining mereka melakukan aktifitas tambang dibatasi Sungai sihayo dengan wilayah eksplorasi PT. SORIK MAS MINING.

Untuk itu pihaknya ( APRI Madina) berharap lokasi tersebut bisa secepatnya di legalisasi melalui penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat ( WPR) oleh pemerintah

Di jelaskan juga menurutnya daerah tersebut merupakan tanah Ulayat Marga Nasution dengan di buktikan adanya Surat berbahasa Belanda dan juga Pengakuan Pemerintah Tapanuli Selatan sebelum Mandailing mekar dari kabupaten Tapanuli selatan yang mengakui keberadaan tanah Ulayat marga Nasution seluas Kurang lebih 60.000 Ha.

“Jadi sangat wajar warga adat diberikan ruang untuk melakukan aktivitas tambang disana jangan pula orang lain beraktivitas ditanah moyang kita di berikan legalitas sementara warga adat kita di batasi dan bahkan dikatakan ilegal itu sangat tidak masuk di akal ” Lanjut nya lagi

Bisri juga memaparkan bahwa bila hajatan masyarakat untuk menambang di tanah leluhur merka hampir bisa dipastikan kelak akan ada masyarakat yang bersifat anarkisme dengan berbagai pihak seperti yg pernah terjadi pada tahun 2013 silam, masyarakat bentrok dengan pihak PT yg bergerak di bidang tambang.(18/09)(Bakty Wijaya).

Komentar

News Feed