oleh

Terkait Pemotongan Anggaran 70%, Bupati Akan Surati Menkeu dan Mendagri

-Daerah-271 views

MNC Trijaya Mandailing Natal (28/04) (Panyabungan) – Terkait adanya penerapan peraturan menteri keuangan republik Indonesia no 35/PMK.7/2020, tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun 2020, dalam rangka penanggulangan Covid 19, Sehingga APBD Madina tahun 2020 akan terpotong sebesar 70 persen. Bupati Mandailing Natal (Madina), Drs H Dahlan Hasan Nasution akan menyurati Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Demikian ditegaskan Bupati Madina, Drs H Dahlan Hasan Nasution saat dikonfirmasi media ini Akibatnya banyak SKPD mengeluh karena semua kegiatan anggarannya harus terpotong, Selasa (28/4)

BNNCOVID19

Lanjutnya, saya akan melayangkan surat kepada Mendagri dan Menkeu agar ada pengecualian. Dan memang benar tentang PMK itu, tujuan sangat bagus demi penanggulangan pandemi virus corona. Akan tetapi Jakarta tidak bisa disamakan dengan daerah kita, contoh program padat karya pada SKPD sangat diharapkan masyarakat.

“saya menilai, jika PMK diterapkan akan berakibat serius bagi perekonomian masyarakat di kabupaten Madina. San untuk itu, saat ini kita sedang menyusun kajian bersama tim ekonomi, agar ada pertimbangan dari kementerian, mudah mudahan ada solusinya. Sehingga APBD Madina tidak sampai terpotong 70 persen,”.terangnya

Ditempat terpisah Sekda Madina Gozali Pulungan kepada Andalas menjelaskan bahwa sesuai arahan pimpinan dalam hal ini Bupati Madina, Drs H Dahlan Hasan nasution, pihaknya sedang melakukan musyawarah untuk pertimbangan terkait penerimaan PMK No 35 tersebut.

“Saat ini bersama BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah) kita sedang mempersiapkan surat ke Mendagri dan Menkeu agar APBD Madina tidak sampai terpotong 70 persen”.paparnya (007)

Komentar

News Feed