oleh

Terkait Dugaan Rekayasa Tarif Parkir, Kabid Lalin Dan Angkutan Dishub Madina Menolak Dikonfirmasi

-Daerah-338 views

MNC Trijaya Mandailing Natal (29/09)(Panyabungan) – Terkait adanya dugaan rekayasa tarif retribusi perparkiran di Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Aparat Penegak Hukum diminta segera melakukan pemeriksaan terhadap Dinas Perhubungan Madina.

Dugaan rekayasa tersebut terlihat dari tidak sesuainya tarif yang diberlakukan Dishub Madina dilapangan dengan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) Madina tentang pengelolaan retribusi.

ptsmmhutmadina

Perbedaan retribusi ini dilihat pada surat Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Madina, nomor: 551/0065/Dishub/2020, dalam permintaan karcis triwulan I, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan Asset Daerah (DPKPAD) Madina yakni bagian Seksi Verifikasi dan Pembukuan.

Adapun dugaan rekayasa tarif retribusi parkir tersebut bila dilihat dari jenis karcis dan nilai perlembarnya adalah Beca Bermotor (Dishub Rp2000, Perda Rp750, Perbup Rp750). Sepeda Motor (Dishub Rp2000, Perda Rp750, Perbup Rp1000). Taxi, Mobil Pribadi dan sejenisnya (Dishub Rp4000, Perda Rp1500, Perbup Rp2000).

Truk Ukuran Besar (Dishub Rp4000, Perda Rp2000, Perbup tidak tercantum). Truk/Pick Up 4 Roda (Dishub Rp4000, Perda Rp2000, Perbup Rp2000). Truk 6 Roda Ke Atas (Dishub Rp5000, Perda Rp2500, Perbup Rp2500).

Jumlah Blok permintaan karcis triwulan I tahun 2020. Beca Bermotor 70 blok, Sepeda Motor 120 blok, Taxi, Mobil Pribadi dan sejenisnya 150 blok, Truk Ukuran Besar 150 blok, Truk/Pick Up 4 Roda 150 blok, Truk 6 Roda Ke Atas 70 blok. Dan kalkulasi jumlah keseluruhan mencapai Rp253 juta.

Data yang dihimpun MNC Trijaya Madina, pada permintaan itu, nominal tarif parkir kenderaan bertambah lebih kurang 50 persen dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 8 tahun 2011 dan Perbup Madina Nomor 16 tahun 2012.

Saat MNC Trijaya Madina melakukan konfirmasi kepada Kadishub Madina, Hendra Edisa melalui Kabid Lalu Lintas dan Angkutan, Hafni, ST, Rabu (29/09/2021). Beliau tidak bersedia dikonfirmasi guna memberikan keterangan, dan bahkan terkait hal ini, ia meminta surat penunjukkan tugas untuk melakukan peliputan baru mau memberikan jawaban.

“Biasanya ada surat tugasnya, kita minta dulu, kalau ada surat tugasnya, nanti kita berikan semua data-datanya”.ujarnya saat dikonfirmasi, sehingga tugas wartawan untuk menyajikan berita yang akurat dan berimbang kepada publik menjadi terkendala. 

Dari penolakan konfirmasi ini, Kabid Lalu lintas dan Angkutan Dishub Madina, Hafni, ST diduga telah melakukan penghalangan liputan guna keterbukaan informasi publik yang menghalangi kegiatan jurnalistik dimana jelas diatur di dalam UU Pers No 40 Tahun 1999 pada Pasal 18 Ayat (1) yang menyebutkan, bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). (007)

Komentar

News Feed