oleh

Terkait Dugaan Penghinaan Simbol Negara, DPD LIRA Dukung Polres Madina Tuntaskan Kasusnya

-Daerah-319 views

MNC Trijaya Mandailing Natal (29/09)(Panyabungan) – Dewan Pimpinan Daerah Lumbung Informasi Rakyat (DPD LIRA) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mendukung penuh Kepolisian dalam hal menuntaskan kasus dugaan penghinaan atau pelecehan simbol negara kepala burung garuda menghadap ke kiri yang seharusnya menghadap ke kanan pada foto pet Wakil Bupati Madina, Atika Azmi Utammi Nasution.

Demikian ditegaskan Sekretaris DPD LIRA Madina, M Syawaluddin kepada MNC Trijaya Madina, Rabu (29/09/2021) sore, menanggapi proses hukum yang sedang bergulir di Polres Madina di tahap penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan (baket) dari para saksi.

ptsmmhutmadina

“informasi yang kita terima, saat ini pihak Polres Madina telah banyak mengundang saksi-saksi guna mengumpulkan keterangan dalam kasus ini.

Dan bahkan, dari keterangan para saksi info yang kita terima, sudah ada yang menyebutkan nama oknum yang mengutip uang foto, nama oknum di balik pemilik foto dan dimana foto tersebut di cetak”.tandasnya

Maka dari itu, proses penyelidikan yang saat ini dilakukan polres Madina dengan mengumpulkan keterangan dari para saksi, sudah bisa dinaekkan ke status penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti, yang mana menunjukkan unsur tindak pidana dengan tujuan untuk menemukan tersangka dalam kasus dugaan penghinaan atau pelecehan simbol negara ini.

“Untuk memberikan efek jera, dan juga untuk tidak terulang lagi di masa yang akan datang, kita dari LSM DPD LIRA Madina mendukung penuh APH dalam hal ini Polres Madina agar menuntaskan kasus ini”.tegasnya

Seperti pemberitaan MNC Trijaya Madina sebelumnya, kasus dugaan tindak pidana pelecehan atau penghinaan simbol negera ini diduga telah melanggar PP No 66 tahun 1951 dan UU No 24 tahun 2009 tentang lambang negara Pasal 57 a jo Pasal 68 yang berbunyi “Setiap orang dilarang: (a) mencoret, menulis, menggambar, atau membuat rusak Lambang Negara dengan menodai, menghina, atau menghargai kehormatan Lambang Negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00. (007)

Komentar

News Feed