Rekomendasi Sudah dikeluarkan, Anggota DPRD Madina Teguh W Hasahatan Mari Kita Kawal Bersama

Daerah526 views
polresmadina

MNC Trijaya Mandailing Natal (31/03) (Panyabungan) – Aksi Unjuk rasa masyarakat di Desa Singkuang I hingga saat ini masih terus berjalan. Tuntutan masyarakat dalam demontrasi meminta hak Plasma dari PT PT Rendi Permata Raya (PT RPR).

Atas kejadian ini sempat dilalaksankan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang di pimpin langsung oleh Bapak Bupati Kabupaten Mandailing Natal (Madina), HM. Ja’far Sukhairi Nasution di Aula Kantor Bupati Madina, Rabu (29/03/2023) sore.

iklansoman

Kejadian ini juga tidak luput dari pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal ( DPRD Madina) utamanya Komisi II . Komisi II sampai sekarang sudah mengeluarkan Rekomendasi (Rekom) tentang penyelesaian permasalahan masyarakat dengan PT RPR .

Komisi II DPRD Kabupaten Mandailing Natal menyampaikan rekomendasi kepada Bupati Mandailing Natal agar segera :

  1. Memberikan Sanksi Administratif kepada PT. Rendi Permata Raya berupa denda disebabkan PT. Rendi Permata Raya tidak memenuhi ketentuan mengenai kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat Desa Singkuang I Kecamatan Muara Batang Gadis. Selanjutnya Pemerintah Daerah menerbitkan surat tagihan denda kepada PT. Rendi Permata Raya sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.
  2. Memberikan Sanksi Administratif berupa penghentian sementara kegiatan Usaha Perkebunan PT. Rendi Permata Raya selama 6 (enam) bulan jika dalam waktu 1 (satu) bulan kedepan tidak menyampaikan laporan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.
  3. Apabila PT Rendi Permata Raya tetap tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, Bupati Mandailing Natal harus harus memberikan sanksi pencabutan izin berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.

Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Mandailing Natal ( PDIP Madina), Teguh W Hasahatan dan juga anggota DPRD Madina saat diminta keterangan lewat Pesan WhatsApp, Jum’at (31/03) membenarkan rekom yang dikeluarakan dari Komisi II DPRD Madina.

“Benar itu rekom dan sudah ditandatangani pimpinan (Ketua DPRD Madina)”.jelasnya

Teguh Juga Menambahkan Ucapan terima kasih para pimpinan kami. Kita sudah membuktikan bahwa lembaga DPRD Madina selalu berada di garda terdepan dalam membela dan memperjuangkan hak-hak masyarakat Desa Singkuang I yang belum di berikan PT Rendi Permata Raya, dan selanjutnya rekom ini akan kita kawal bersama supaya cepat ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Madina.

“Hak masyarakat harus terpenuhi dengan baik sehingga mereka bisa menikmati hasil dan hidup dengan sejahterah seperti desa-desa lain yang sudah menikmati hasil plasma dari perusahaan – perusahaan yang bertetangga.” tambah Teguh

Sementara itu, Ketua Koperasi Produsen Hasil Sawit Bersama Sapihuddin mengatakan
Aksi tetap bertahan sampai surat rekom dari DPRD di tandatangani bupati dan harapan kami kepada pemkab Madina agar permaslahan ini cepat terselsaikan dan hak masyarakat terpenuhi agar jangan ada masyarakat yang terzolimi dalam hal mengambil kebijakan. Masyarakat dapat kembali pulang ke rumah berkumpul dengan keluarganya.

“Kami akan siap membubarkan diri dari lokasi aksi apabila tuntutan kami sudah terpenuhi dan surat rekomendasi dari DPRD ditandatangani bupati secepatnya. jelasnya mengkhiri. (009)

PPP

Komentar