oleh

PT SMGP Jangan Lari Dari Tanggung Jawab

-Daerah-265 views

MNC Trijaya Mandailing Natal (18/03)(Panyabungan) – Tragedi paparan gas H2S di WKP PLTP SMGP sibanggor julu pada tgl 25/1/2021 kemarin masih menyisakan berbagai masalah. Baik penuntasan proses hukum yg progresnya tak kunjung mnampakkan hasil dengan blm ditetapkannya tersangka sampai hari ini. Begitu juga dengan penanganan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan dari kejadian tersebut.

Ketua GMPI madina M. irwansyah Lbs, SH. menyikapinya dgn berkomentar “Penanggulangan dampak dari kejadian ini belum tuntas, hal ini dapat kita lihat dari hasil musyawarah masyarakat sibanggor julu tertanggal 24/2/2021 dan juga informasi langsung dari korban dan masyarakat bahwa masih ada penanganan masyarakat terdampak yang belum tuntas. baik dalam hal kompensasi, biaya perobatan, tali asih dan dampak sosial ekonomi ditengah-tengah masyarakat terdampak, yg mestinya harus segera di tuntaskan oleh PT. SMGP”.

ptsmmhutmadina

Sebagaimana informasi yang beredar bahwa masyarakat sibanggor julu telah menyampaikan poin-poin usulan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pengembang PLTP ini terhadap masyarakat dan lingkungan terdampak. Dan telah terjawab dengan surat balasan dari PT. SMGP tertanggal 13/3/2021 yang viral di medsos beberapa hari ini.

“Dari surat balasan PT SMGP ini terlihat bahwa pengembang ini terkesan lari dari tanggung jawab untuk menyelesaikan dampak yang ada baik terhadap masyarakat maupun lingkungan dengan seolah-olah berlindung dibawah kebijakan pemerintah daerah yang kami nilai terlalu dini dalam menganggap seluruh penanganan dampak ini telah selesai. Begitu juga dengan hasil survey dinas pertanian madina yang terlalu sederhana dalam melakukan penilaian atas kerugian lahan masyarakat yang terdampak di sekitaran well pad T tersebut”.

Lanjut irwan “Betapa sulitnya masyarakat mmperoleh keadilan dan hak2 nya, padahal masyarakat trdampak berhak atas ganti kerugian dari usaha yang berdampak terhadap lingkungan sebagaimana diamanahkan UU PPLH dan UU panas bumi”

“Seharusnya Pemda madina “hadir” dan mmentingkan hak2 warganya utk dipenuhi. Dan hrs brperan aktif dlm memfasilitasi penyelesaian seluruh dampak, baik dampak thd kesehatan fisik dan psikis, sosial dan ekonomi masyarakat yg timbul agar jgn smp ada yg tertinggal dan tdk mmperoleh haknya”

“Bgmn dgn masy msh ada yg blm mmperoleh kompensasi dan yg berobat dgn biaya sendiri?
Bgmn dgn masy yg meninggalkan pkerjaannya pasca traumatik dr paparan H2S kmrn?
Bgmn dgn masy yg tdk berani utk berusaha dan jg pemilik tanah di zona beresiko sekitar sumur well pad T utk memanfaatkn tanahnya kedepan?”

” Seharusnya lahan dan saeah masyarakat yang berada di zona beresiko radius 300 mtr sekitar well pad harus dibebaskan atau dipinjam pakai kepada masyarakat”.

“Padahal permintaan masyarakat tdk akan sebanding dan tdk akan pernah “melunasi” derita yg mrk alami”.

“Sementara hal ini mrupkn poin 1 & 2 dr 12 poin rekomendasi K.ESDM yg hrs sgera diselesaikan PT SMGP:

  1. Memberikan santunan yang layak kepada korban meninggal dan korban terdampak serta menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh.
  2. Berkoordinasi dengan Bupati, EBTKE, Kapolres, maupun Pemda setempat untuk melakukan penanganan masalah sosial terhadap masyarakat.
    Tentunya jika kedua poin ini belum terpenuhi secara tuntas, sementara pelaksanaan ke 12 poiny rekomendasi K.ESDM adalah komitmen yang harus dipenuhi SMGP jika memang masih ingin berinvestasi di madina” pungkasnya mengakhiri. (18/03)(Bakty Wijaya)

Komentar

News Feed