oleh

Polemik Map Desa, Kades Bisa Beli Sendiri Kenapa Harus Ada Pihak Ketiga

-Daerah-327 views

MNC Trijaya Mandailing (16/06) (Panyabungan) – Banyaknya titipan yang akhir-akhir ini terungkap satu-persatu menjadi indikator bahwa Tahun Anggaran 2022 adalah tahun dimana Madina Kebocoran anggaran di taraf Desa.

Salah satu yang menjadi perhatian ialah pengadaan Map Desa yang notabenenya mengada-ada, karna untuk apa di pihak ketiga kan kalau hanya beli Map Kepala Desa juga bisa ” ini benar-benar mengada-ada dan jelas-jelas mengarah ke pungli, masa hanya membeli Map saja kepala Desa tidak bisa, kan gak logis, pasti ada unsur lain yang membuat para Kades menjadi takut dan tertekan” ungkap Ahmad Bakti selaku Sekretaris Badillat PDI-P Mandailing Natal.

ptsmmhutmadina

” Pengadaan Map yang merupakan bagian dari ATK adalah Hak mutlak dan harus dikerjakan atau dibelanjakan oleh pengguna anggaran, tanpa harus ada pihak ketiga, apalagi kita berbicara soal Dana Desa yang sudah jelas di atur baik dalam Perpres maupun Undang-undang Bahwa itu bersifat Swakelola, yang berarti tidak boleh di borongkan atau di pihak Ketigakan” lanjutnya.

“Adanya indikasi menjual nama pejabat untuk memuluskan pekerjaannya juga menjadikan hal ini semakin menarik, karna selain melanggar peraturan mengenai Desa, Upaya Pungli, hal ini juga mengacu kepada Penipuan/pencemaran nama baik” tambahnya.

“Maka dari itu Pihak penegak hukum perlu untuk segera menangani hal ini, jangan sampai menjadi bola liar nantinya yang dapat merugikan pihak lain yang seharusnya menjadi korban dan saya juga meminta Bupati Madina agar serta mengawasi titipan-titipan yang beredar apalagi dengan dugaan penjualan nama Bupati sebagai alat untuk menekan para Kades, agar nama Mandailing Natal tidak tercoret” .

Salah satu Kades yang dikonfirmasi menyebutkan bahwa mereka kebingungan pada saat ini, karna banyaknya titipan menjadikan prioritas Dana Desa Tahun Anggaran 2022 menjadi tidak tepat sasaran dan banyak yang di reshuffle “kami bingung tahun ini dan saya yakin kawan-kawan Kades yang lain juga merasakan hal yang sama, banyaknya titipan yang diwajibkan kepada kami membuat Pengalokasian Anggaran untuk kegiatan yang sudah disepakati di Musyawarah Desa tahun ini banyak yang tidak terlaksana, takutnya nanti menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat kami, karna hal yang harusnya dan sudah disetujui banyak yang tidak terlaksana akibat Titipan” keluh salah satu Kades yang enggan di tulis Namanya.

Setelah mencoba menghubungi terduga pelaku pengadaan Map ZA, TH dan MSN guna konfirmasi sampai saat ini belum mendapatkan jawaban. (16/06).(Eka Sofyandi)

Komentar

News Feed