oleh

Penanganan Covid-19, DPRD Madina Dan TPAD Gelar Rapat Penyesuaian Anggaran 

-Daerah-144 views

MNC Trijaya Mandailing Natal – Terkait penanganan dan pencegahan wabah Coronavirus Diesease 2019 (Covid-19). Badan Anggaran Daerah (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menggelar rapat guna membahas penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin (20/4).

Rapat pembahasan ini dilaksanakan diruang paripurna DPRD Madina yang dipimpin oleh Ketua DPRD Madina, Erwin Efendi Lubis, Wakil Ketua DPRD, Erwin Efendi Nasution dan anggota banggar DPRD lainnya bersama Sekdakab Madina, Gozali Pulungan selaku ketua tim TAPD Madina.

BNNCOVID19

Amatan media, rapat banggar DPRD Madina bersama TAPD yang membahas penanggulangan COVID-19 dan penanganan dampak ekonomi yang ditimbulkan serta penggunaan anggaran yang dipergunakan dalam penanganan COVID-19.

Dan rapat ini juga sebagai tindaklanjut dari keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan nomor : 119/213/SJ dan nomor 177/KMK.07/2020 tertanggal 9 April 2020 tentang percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 dalam rangka penangangan COVID-19, serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.

“dalam rangka penanggulangan virus Corona di Madina, Pemkab Madina telah menganggarkan anggaran sebesar 12 milyar, dan dana ini diambil dari pergeseran anggaran biaya perjalanan dinas luar daerah baik Pemda maupun DPRD Madina”.jelas Sekdakab Madina, Gozali Pulungan

Masih Gozali, dari dana 12 milyard itu, sebanyak 7 milyar dialokasikan untuk Bantuan Sosial (Bansos) guna pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional. Sebanyak 5 milyar lagi untuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan ini masih dalam proses.

“sebelumnya Pemkab Madina sudah mengalokasikan anggaran sebanyak 2,5 milyard untuk penanganan COVID-19 yang bersumber dari dana Tak Terduga (TT). Kemudian dana tersebut sebanyak 1,5 milyar disalurkan untuk Dinas Kesehatan dan sudah dibelanjakan kepada APD dan obat-obatan. Sedangkan 900 juta lebih untuk penanganan virus Corona di rumah sakit umum Panyabungan”.paparnya

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Madina, Erwin Efendi Lubis berpesan dan meminta kepada Pemerintah Daerah agar hati-hati dalam menyesuaikan data masyarakat yang akan menjadi penerima bantuan tersebut.

“agar tidak terjadi tumpang tindih dengan penerima bantuan yang bersumber dari dana desa. Begitu juga dengan penerima bantuan lainnya seperti penerima PKH dan bantuan langsung tunai lainnya, diminta agar pemerintah harus sangat berhati – hati dalam melakukan pendataan supaya seluruh masyarakat yang terdampak dari Covid-19 ini bisa mendapatkan bantuan tersebut”.harapnya. (007)

Komentar

News Feed