oleh

PDI Perjuangan Panyabungan Desak KPH Dan KLHK Ungkap Pelaku PETI Batang Natal

-Daerah-225 views

MNC Trijaya Mandailing Natal (09/02)(Panyabungan) – Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin ( PETI) disekitar Sungai Batang dan Gunung ( Hutan) Kecamatan Batang Natal Kab. Mandailing Natal Sumatera Utara sedang disorot. Aktivitas penggalian material ini dinilai dapat menjadi ancaman bagi kelestarian Hulu Sungai Batang Natal, bahkan dapat menjadi pemicu bencana banjir jika hal tersebut terus berlanjut.

Tidak hanya itu, Sungai Batang Natal ini merupakan sumber air untuk warga sekitar untuk berbagai kebutuhan. Namun, kini keruh dan kotor. Parahnya lagi, Sekitar Daerah Aliran Sungai tersebut Terkikis mendekati Pemukim warga akibat kerukan alat berat yg tiap hari nya beraktivitas. Hal itu di ungkapkan MHD. Asri lubis Sekretaris PAC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI P) kecamatan Panyabungan, (08/02), di kantor MNC Trijaya Madina.

ptsmmhutmadina

Menurut Asri, aktivitas penambangan ini sebenarnya sudah lama beraktifitas. Namun di tahun 2019 aktivitas mulai ramai alat berat memasuki Batang Natal dan beroperasi.

“Sudah pernahkah? Ada tindakan atau peringatan dari Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Daerah Mandailing Natal terhadap pelaku Tambang Emas ilegal sehingga aktivitas tetap berlanjut hingga kini” Ucap Asli dengan nada bertanya.

Menurut Asri, sangat penting mempertahankan hutan Batang Natal baik sebagai hulu DAS Batang Natal maupun fungsinya sebagai pengatur tata air untuk Warga Batang Natal Sekitar dan membebaskan dari aktivitas penambangan sehingga tetap menjadi sumber air, baik untuk keperluan air bersih yang sangat vital bagi Warga dan keperluan lain.

“Sangat dikawatirkan jika aktivitas tersebut akan menjadi pemicu terjadinya bencana,” tambahnya.

Dengan terus – menerus nya tambang tersebut, Asri mendesak Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindaklanjuti dan menangani persoalan tersebut.

“Kami harap dan juga mendesak Gakkum mengungkap pelaku di balik penambangan ilegal tersebut dan mendesak KPH untuk mengintensifkan pengawasan di kawasan tersebut.” Harap Asri.(09/02)(Bakty Wijaya)

Komentar

News Feed