oleh

Masyarakat Madina Harus Diberi Ruang Lebih Luas Kelola Tambang Rakyat

-Daerah-353 views

MNC Trijaya Mandailing Natal (01/01) (Panyabugan) – Aktivitas Pertambangan emas yang dikelola oleh masyarakat yang kian marak di Kab Mandailing Natal harus segera disikapi secara serius oleh Pemkab Madina dengan pendekatan humanisme secara dewasa dan arif bijaksana untuk lebih bersyukur dan berbenah serta mampu memberikan solusi terbaik atas aktifitas pertambangan emas tsb

Demikian disampaikan oleh Ketua MPC Pemuda Pancasila Kab Madina Akhmad Arjun Nasution kepada pers baru-baru ini

ptsmmhutmadina

Dijelaskan, meminjam tagline Pemkab Madina “Bersyukur dan Berbenah” yang dipopulerkan oleh Bupati Madina dan Wakil Bupati, sudah seharusnya kita wajib bersyukur bahwa Madina dianugerahi oleh Allah SWT dengan kekayaaan sumber daya alam yang luar biasa termasuk keberadaan emas murni di Kab Madina. “Mandailing bila ditilik dari sejarah, sejak dulu dikenal dengan julukan Tano Sere (Tanah Emas). Hal ini tentu suatu nikmat yang wajib kita syukuri, Kab Madina memiliki anugerah dan Rezky tsb dibandingkan dengan kab/kota lain yang tidak memiliki emas dalam jumlah besar

Lanjut Arjun, sangat naif dan berdosa bila anugerah yang diberikan Tuhan tsb bila tidak dikelola dan dibina dengan baik oleh Pemerintah. “Disinilah letak kehadiran pemerintah, harus bisa memberikan solusi paling jitu terkait pertambangan emas ini. Apabila hal ini dikelola dengan baik, pertambangan emas akan menghasilkan devisa PAD untuk Pemkab Madina dan tentunya kekayaan alam ini semuanya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat’

Bahkan, kata Arjun masyarakat Madina harus diberi ruang seluas-luasnya untuk pengelolaan tambang rakyat dengan aturan regulasi yang ada. “Masyarakat harus diberikan porsi untuk tata kelola tambang rakyat ini. Bukan malah dipersulit atau ditakut-takuti. Bila dikelola dengan baik, tambang rakyat ini salah satu solusi untuk kesejahteraan rakyat. Pertambangan rakyat ini lebih populis dan memberi dampak signifikan bagi masyarakat, ketimbang adanya perusahaan raksasa yang terkesan kapitalis dan hanya mengekspolitasi kekayaaan SDA Madina untuk kepentingan segelintir pihak dan tidak memberikan kontribusi atau faedah bagi masyarakat sekitar ” ujarnya.

Secara tulus Arjun meminta agar para stoke holder (legislatif, eksekutif, yudikatif) dan pihak terkait di Kab. Madina untuk dapat duduk bersama, memformat langkah langkah konkrit serta dapat menelurkan solusi alternatif terkait pertambangan emas agar memiliki payung hukum yang jelas sehingga dapat dinikmati oleh rakyat.

Untuk penguatan kedaulatan tambang rakyat ini, tegas Arjun bahwa MPC pemuda Pancasila Kab Madina dan juga telah pernah diiniasi APRI (Asosiasi Pertambangan Rakyat) Kab Madina mendorong agar segera diterbitkan Perda tentang Izin Pertambangan Rakyat. “APRI Madina juga telah berinisiasi serta menghadirkan 4 kementerian di Aula Kantor Bupati, beberapa waktu yang lalu untuk membahas tambang rakyat ini. Serta ada beberapa point penting kesepakatan untuk segera ditindaklanjuti oleh pihak pihak terkait”

Dan pihaknya kata Arjun juga menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Madina karna menurut informasi yang kita terima bahwa Pemkab Madina telah mengajukan beberapa titik WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) kepada instansi pemerintah provinsi dan pusat.

Dijelaskan Arjun, bahwa stigma negatif tentang pertambangan rakyat, karna dianggap sebagai biang masalah seperti korban jiwa, sengketa lahan, konflik sosial, kerusakan lingkungan dll tidak selamanya benar. Padahal kalau diurus dengan baik oleh pemerintah, pertambangan rakyat ini adalah potensi besar sebagai salah satu solusi peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Silahkan cek ke lapangan, ribuan orang yang menggantungkan mata pencaharian dari pertambangan emas ini. Hal ini membuka lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Pertambangan emas yang dikelola rakyat ini lebih potensial dan bermanfaat, ketimbang keberadaan perusahaan raksasa yang beroperasi di Kab Madina untuk mengeruk habis kekayaan emas Madina, meninggalkan bencana dan merusak hutan serta hanya memperkaya segelintir orang” tegas Arjun.

Permasalahan pertambangan rakyat ini, diakui Arjun memang dilematis dan serba salah ibarat makan buah simalakama. Bila dilarang, pemerintah disalahkan masyarakat karna semena mena. Tapi bila dibiarkan, pemerintah juga disalahkan. “Kita bisa memahami posisi dilematis Pemkab dan Polres dalam hal ini yang lebih menekankan pendekatan persuasif dan sosialisasi. Karna hal ini mengandung berbagai aspek, apalagi berkaitan dengan hajat hidup masyarakat banyak.

Arjun menambahkan, bahwa melarang aktivitas pertambangan emas ini memang bukan zamannya lagi dengan mengedepankan tindakan konfrontatif, refresif tanpa memberi solusi bila berhadapan dengan masyarakat.

Usulan Pemuda Pancasila untuk melegalkan tambang rakyat ini, lanjut Arjun bukan tanpa alasan. Tetapi berdasarkan kajian objektif bahwa apabila menutup pertambangan rakyat ni akan berpotensi tinggi menciptakan konflik sosial dan masalah baru. “Untuk tahap awal, kita sampaikan terima kasih karna Pemkab Madina sudah memiliki iktikad dan responsif dengan mengusulkan WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) kepada Pemerintah Pusat sesuai PP No.22 Tahun 2010 dan semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi Pemkab Madina bisa menerbitkan Perda dan Izin Pertambangan Rakyat” katanya.

Dengan hal itu, lanjut Arjun kegiatan pertambangan rakyat nantinya menjadi legal, aman, resmi, ramah lingkungan dan diakui sehingga masyarakat juga memperoleh manfaat ekonomi berupa lapangan pekerjaan dan penghasilan dan juga meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) bagi Pemkab Madina.

Lebih lanjut Arjun juga mengapresiasi kehadiran APRI (Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia) yang dikomandoi oleh Onggara Lubis dalam upaya memberikan edukasi bagi para pelaku tambang serta berupaya memback up usaha pertambangan rakyat.

“intinya kita melihat, bahwa Penetapan WPR dan Perda Tambang Rakyat adalah salah satu solusi jitu untuk mengatur pertambangan rakyat ini dengan baik” tandas Arjun yang mantan anggota DPRD Kab Madina ini

Ditambahkan juga, masyarakat pasti bisa bekerja sama dengan arahan pemerintah, bila telah ditetapkan WPR dan Perda Tambang Rakyat ini.

” Paling penting harus ada pembinaan langsung dari pemerintah dengan mengedepankan kearifan lokal, masyarakat juga harus diajari untuk rehabilitasi lahan bekas tambang, menambang tanpa bahan berbahaya seperti merkury dan sianida, juga edukasi lainnya serta bisa berkontribusi positif dalam kegiatan sosial dan pembangunan seperti perbaikan sekolah,masjid, jalan, jembatan dll” tambah Arjun.

Namun bila solusi tentang penataan tambang rakyat ini berupa WPR dan Perda, masih saja ditemukan ada pelaku tambang yang bandel dan melakukan hal illegal, maka wajar diberikan sanksi dan penertiban serta diseret ke ranah hukum atas malpraktek tersebut. (01/01)(009)

Komentar

News Feed