oleh

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran TA 2019, Bupati Madina : Angka Kemiskinan Turun 9,08 Persen

-Daerah-139 views

MNC Trijaya Mandailing Natal (25/08) ( Panyabungan) – Secara umum dapat dilihat pandangan umum kedelapan fraksi DPRD Mandailing Natal (Madina) sangat mencerminkan adanya perhatian dan kepedulian serta rasa tanggungjawab yang besar kepada masyarakat Kabupaten Madina. Karena kedelapan fraksi DPRD Madina tersebut masing- masing bersifat konstruktif, objektif dan juga membangun.

Demikian sampaikan Bupati Mandailing Natal (Madina) Drs H Dahlan Hasan Nasution dalam rapat paripurna Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LPPA) Tahun Anggaran 2019 dengan agenda penyampaian nota jawaban atas pandangan umum fraksi babak pertama DRPD Madina, Senin (24/08/2020) malam.

BNNCOVID19

Mengenai pandangan umum fraksi-fraksi terkait keberhasilan dalam mempertahankan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) hasil pemeriksaan BPK-RI perwakilan Sumatera Utara (Sumut) atas laporan keuangan Pemkab Madina TA 2019. Bupati menuturkan permohonan maaf karena diawal masa jabatan anggota DPRD Madina ini, Pemkab Madina belum bisa memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dan pencapaian opini WTP ini merupakan target Pemkab Madina yang harus diraih dalam pemeriksaan keuangan daerah untuk tahun 2020 ini. Dan terkait semua masalah yang menghambat kita untuk mendapatkan opini WTP tersebut sudah kita petakan, dan dalam waktu yang tersisa ini, kami akan bekerja keras untuk selesaikan semua masalah tersebut”.ujarnya

Kemudian menanggapi pandangan umum fraksi Golongan Karya (Golkar), kita dari Pemkab Madina sangat sependapat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menjadi persoalan yang perlu di kaji dan di cari solusinya. Dan untuk mewujudkan ini, Pemkab Madina akan melakukan review kembali terhadap regulasi atau peraturan daerah terkait pajak daerah dan retribusi daerah agar dapat relevan dengan kondisi yang ada saat ini.

Guna mencari solusi terkait hal ini, Pemkab Madina telah menyusun system pengendalian internal dalam rangka optimalisasi PAD melakukan kerjasama dengan pihak lain yakni Bank Daerah terkait pelaksanaan pembayaran secara online system, dimana hal ini dapat memudahkan wajib pajak membayar kewajiban perpajakan dan sekaligus dapat mengawasi aparatur petugas pajak daerah”.tegasnya

Dan lanjutnya, disini perlu saya tambahkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Madina terjadi penurunan, dimana pada tahun 2017 sebesar 11,02 persen, pada tahun 2018 turun menjadi 9,08 persen.

Lalu sambungnya, menanggapi pertanyaan Fraksi Amanat Berkarya terkait kebersamaan Drs H Dahlan Hasan Nasution dan HM Ja’far Sukhairi Nasution yang pada Pilkada 2015 lalu dimana Partai Amanat Nasional merupakan salah satu partai pengusung. Disini perlu saya sampaikan bahwa hingga tanggal 30 Juji 2021 secara hukum kami adalah tetap sebagai pasangan yang sah selaku Bupati dan Wakil Bupati Madina.

Seperti yang kita ketahui pada pilkada yang Insha Allah akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Bapak HM Ja’far Sukhairi Nasutuon akan menjadi salah satu bacalon Bupati Madina, dan tentunya hal tersebut merupakan hak beliau.

Mengenai tingkat kehadiran beliau sebagai Wakil Bupati Madina dalam melaksanakan tugas yang tidak sebagaimana mestinya, jauh hari sebelum terjadi hiruk pikuk mengenai bacalon Bupati/wakil Bupati, kami sudah menyurati beliau dengan nomor 800/3653/BKD/2019 tanggal 02 Desember 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Mendagri. Dan menurut informasi yang kami peroleh, Bapak Mendagri telah menyurati Gubernur Sumut untuk menindaklanjutinya.

Terkait dengan gaji maupun biaya operasional sesuai hak sebagai wakil Bupati masih tetap dibayarkan. Mengenai mobil dinas wakil Bupati BB2 R yang dirubah dari nomor polisi warna merah menjadi nomor polisi warna hitam adalah diluar kontrol kami. Namun bila hal tersebut menjadi kesalahan kami, pada kesempatan yang baik ini izinkan kami menyampaikan permohonan maaf kepada anggota DPRD dan masyarakat Madina”.ungkapnya

Nah, khusus mengenai baleho yang tidak disertai foto wakil Bupati Madina, disini perlu kami luruskan bahwa pada baleho-baleho ukuran besar tetap kami muat foto beliau. Namun kami juga tidak memungkiri bahwa di beberapa kegiatan tidak disertai foto wakil Bupati Madina, yang kemungkinan karena dana pembuatan balehonya tidak berasal dari dana APBD san juga kemungkinan rasa takut si pembuat baleho dipermasalahkan sekaitan dengan jarangnya wakil Bupati melaksanakan Tugasnya.

Terakhir, menanggapi ungkapan Fraksi Amanat Berkarya yang menyatakan bahwa saya selaku Bupati melaksanakan tugas secara “One Man Show”. Disini peelu saya luruskan bahwa kami adalah manusia yang sangat kooperatif dan demokrasi, sehingga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah tetap melibatkan semua pihak. 

“Memang dalam nelaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan keperluan masyarakat yang dinilai sangat mendesak seperti menangani kerusakan akibat bencana seperti rusaknya jalan, putusnya jembatan maupun perbaikan irigasi yang merupakan sumber air bagi beberapa mesjid, sering kami lakukan dengan kesendirian yang terkadang tidak.memakai APBD dikarenakan tidak dialokasikan dana itu. Namun karena menyangkut kepentingan dan hajat hidup orang banyak, mengharuskan kami untuk melakukan penanganan serius dan segera”.paparnya

Dan tambahnya, kami sangat senang sekali dengan adanya koreksian fraksi Amanat Berkarya ini, dengan harapan kedepan, kiranya fraksi Amanat Berkarya berkenan kami ajak untuk bermalam dan berlumpur untuk memperbaiki keperluan rakyat yang terkadangbsiang malam ditengah hujan lebat tanpa pelindung dengan tujuan agar rakyat tidak.merasa kecewa.

Pantauan MNC Trijaya Mandailing Natal usai memberikan nota jawaban, rapat paripurna akan dilanjutkan ketahap pendalaman pembahasan. Sebab, saat pimpinan sidang menyampaikan kepada seluruh fraksi DPRD Madina apakah ada pandangan umum kedua, seluruh fraksi menyatakan tidak ada pandangan fraksi kedua karena sudah puas dengan jawaban Bupati Madina, Drs H Dahlan Hasan Nasution. (007)

Komentar

News Feed