oleh

Laporan DPK FKI-1 Madina Mengenai SMGP Dan Kades Hutalombang Terdapat Kejanggalan

-Daerah-741 views

MNC Trijaya Mandailing Natal (02/03)( Panyabungan)- Laporan DPK FKI-1 Mandailing Natal Tertanggal 08 Februari 2021 kepada Polres Mandailing Natal sampai saat ini belum ada titik terang dan terkesan tidak di Indahkan Polres Madina

Ketua Ormas DPK FKI-1 Mandailing Natal Samsuddin Nasution menyebutkan “sesuai dengan surat kita bernomor 594/DPK FKI-1/MN/II/2021 yang sudah kita layangkan tertanggal 08/02/21 tertuju kepada Kapolres Mandailing Natal, mengenai beberapa temuan pada Wilayah Kerja Perusahaan (WKP) PT.Sorik Marapi Gheotermal Power sampai saat ini belum ada kejelasan dari Pihak Polres Mandailing Natal”

ptsmmhutmadina

dia juga mengatakan”Dalam surat tersebut kita melaporkan beberapa item yang kita anggap urgen untuk di evaluasi maupun di tindak secara Hukum yang berlaku diantaranya, Indikasi Illegal Logging yang di lakukan Oleh Oknum Kepala Desa dalam Hal ini kita duga Kuat Oknum Kepala Desa Hutalombang Kecamatan Puncak Sorik Marapi yang Menjual Kayu-kayu tersebut Kepada PT.PRA (Plumpung Raya Anugerah) dan keterangan sumber Kayu ini pun kita dapatkan dari Oknum President Manager PT.PRA”

“yang kedua surat ini juga mengarah kepada indikasi pengerusakan Fasilitas Umum berupa pagar sekolah SMP Negeri 1 Puncak Sorik Marapi ±50 meter dengan dugaan asal Kontrak Proyek dari PT.BKP berupa Pembukaan jalan dan Parit yang menghancurkan Pagar Sekolah yang kami duga di kolaborasikan oleh perusahaan, Kepala Sekolah SMPN 1 Puncak Sorik Marapi dan Oknum kepala Desa”ungkapnya

samsuddin juga menambahkan “seterusnya mengenai kinerja PT.SMGP hingga Insident pada 25 januari Sibnggor julu, tentu beberapa point yang kami laporkan sudah kami lengkapi sesuai dugaan dan temuan-temuan kami di lapangan, tapi hingga hari ini perkembangan kasus tersebut masih belum dapat kami ketahui sampai sekarang”

“harapan kami DPK FKI-1 Mandailing Natal agar Polres Mandailing Natal lebih terbuka lagi atas laporan-laporan dugaan pelanggaran Pidana baik itu oleh pejabat-pejabat Daerah Mandailing Natal maupun Perusahaan-perusahaan yang ada pada wilayah hukum Polres Mandailing Natal agar kedepannya tidak timbul krisis kepercayaan masyarakat terhadap Pihak Polres Mandailing Natal” Harap Samsuddin. (02/03)(Eka Sofyandy).

Komentar

News Feed