oleh

KPK RI Pantau Kasus Dugaan Pungli 10 Juta Perkepala Desa Di Madina

-Daerah-323 views

MNC Trijaya Mandailing Natal (14/10)(Panyabungan) – Setelah terjadinya penundaan gelar perkara atas kasus dugaan pungutan liar (pungli) 10 juta perkepala desa di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) yang dilaporkan Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia (DPD PSI) Madina. Kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan pemantauan terkait kasus tersebut.

Sidang gelar perkara di Mapoldasu yang seyogyanya dilaksanakan pada hari Senin, 11 Oktober 2021 lalu, sekira pukul 10.00 wib di ruang Bagwassidik Ditreskrimum sesuai surat undangan yang dikeluarkan tanggal 7 Oktober 2021 dengan surat Kepala Kepolisian Polisi Daerah Sumatera Utara Nomor : B/4355/X/RES.7.5./2021/Ditreskrimsus perihal pelaksanaan gelar perkara dan ditindaklanjuti Polres Madina melalui Sat Reskrim dengan surat nomor : B/1939/X/RES.7.4./2021/Reskrim perihal undangan gelar perkara.

ptsmmhutmadina

Dan dalam surat undangan gelar perkara di Mapoldasu itu, ditujukan kepada Ketua DPD PSI Madina, Abdul Khoir Nasution, Kepala Desa Sibaruang, Nasron Efendi Hasibuan dan Amarson Nasution.

Namun, seiring berjalannya waktu, ketika DPD PSI Madina tiba di ruang Bagwassidik Ditreskrimsus Poldasu Jalan Sisingamangaraja KM 10,5 No. 60 Medan setengah jam telat dari waktu yang telah ditentukan dalam surat undangan, acara gelar perkara telah selesai dan DPD PSI Madina mendapat informasi dari oknum yang berada di aula, ternyata acara gelar perkaranya telah selesai dan menunggu kabar berikutnya.

Lalu, ketika ketua DPD PSI Madina menghubungi kepala desa Sibaruang, Nasron Efendi Hasibuan. Beliau menjawab telah menuju arah pulang ke Madina dan acara gelar perkara dimulai jam 09.00 wib, hasilnya ditunda dan akan dilanjutkan di Polres Madina. Demikian pengakuan Ketua DPD PSI Madina kepada MNC Trijaya Madina, Kamis (14/10/2021) sore di sekretariat DPD PSI Madina jalan Williem Iskandar desa Pidoli lombang kecamatan Panyabungan.

Lanjut Bro Khoir, sekira pukul 14.44 wib, dirinya menerima telpon seorang wanita yang mengaku dari Pelayanan Pengaduan dan Pelaporan Masyarakat KPK RI dengan nomor 021-255-7XXXX dan mempertanyakan sudah sejauh mana perkembangan kasus dugaan pungli 10 juta perkepala desa di Madina yang telah di laporkan DPD PSI Madina.

“Dalam pembicaraan tersebut, saya telah menjelaskan semua kronologis jalannya pelaporan hingga terjadinya undangan gelar perkara di Mapoldasu pada tanggal 11 Oktober 2021 lalu, yang berujung pada ditundanya gelar perkara tersebut”.sebutnya

Didalam percakapan saya dengan oknum KPK RI tersebut, ia meminta kepada saya agar terus melaporkan setiap adanya tahapan dan perkembangan atas kasus yang DPD PSI Madina laporkan ini.

Karena saat ini kasus yang kita laporkan sudah ditangani Aparat Penegak Hukum (APH) dari Kepolisian, maka dikatakannya KPK RI akan terus memantau jalannya proses laporan kasus dugaan pungli ini, sembari memberikan contact Whatsapp KPK RI nomor 0811959XXX untuk terus melaporkan perkembangan kasus ini”.tegas Bro Khoir mengakhiri. (007)

Komentar

News Feed