MNC Trijaya Mandailing Natal (04/07) (Panyabungan) – Polemik Di desa Simpang Sordang Simpang Koje kecamatan Lingga Bayu kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumut hiasi media sosial, mulai aplikasi Facebook hingga WhatsApp (group). Berita yang dimuat oleh salah satu media terkait aktivis dimaki istri kades. Beragam komentar muncul dari berbagai pihak menanggapi hal itu.
Salah satunya dari pegiat sosial Darma Siregar yang selalu aktif ikuti media sosial (Medsos mengatakan hal itu merupakan salah faham. Panyabungan, Jumat, (04/07/2025).
Menurut Darma, berita yang dibacanya mengarah pada aktivitis mengkritiki/menyuarakan terkait dugaan korupsi Dana Desa.
” Sebagai aktivis sah-sah saja menyuarakan terkait penyelewengan anggaran yang bersumber dari negara dan itu merupakan tugasnya. Baiknya juga secara langsung dikonfirmasi, disurati serta tatap yang dengan yang bersangkutan bukan pihak lain” ujarnya
Tegas Darma, aktivitis itu berhak mengkritik serta menyuarakan serta lainnya.
Lebih lanjut disampaikan Darma, istri Kepala Desa Simpang Koje memang terjadi, namun tidak sepenuhnya seperti yang tergambar dalam pemberitaan yang tertulis. Peristiwa bermula dari unggahan seorang Aktivis di sebuah grup WhatsApp bernama Desa Simpang Sordang, yang berisi kritik dan dugaan penyimpangan anggaran Dana Desa. Grup tersebut bukan forum resmi Pemerintah Desa Simpang Koje, melainkan grup percakapan masyarakat umum, yang juga diikuti oleh istri Kepala Desa Simpang Koje.
“Istri Kepala Desa menilai unggahan tersebut bersifat provokatif dan menyerang pribadi suaminya. Karena itu, beliau memutuskan menghubungi Rizal Bakri secara langsung,” jelas Darma
“Terang Istri Kades kepada saya, percakapan telepon awalnya berlangsung dalam nada wajar. Namun ketegangan mulai muncul saat terjadi respon yang dianggap memancing emosi dari kedua belah pihak. Cekcok itu tidak direncanakan dan berlangsung spontan. Ini bukan tindakan terstruktur atau intimidatif dari pejabat publik. Ini lebih pada gesekan emosional antar individu dalam ruang digital yang semestinya bisa diredam,” ujar Darma
Ia juga menegaskan pentingnya menjaga ruang komunikasi publik yang sehat dan berimbang. Darma berharap kritik terhadap pemerintah desa tetap disampaikan melalui jalur yang tepat, dengan menyertakan data, serta tetap menjunjung etika.
“Transparansi harus dikawal, tapi cara menyampaikannya juga penting. Kita tidak ingin masyarakat terpecah hanya karena miskomunikasi di media sosial” lanjutnya
Darma juga menyatakan siap memediasi jika polemik ini berkembang lebih jauh, dan mendorong semua pihak untuk menyelesaikan persoalan ini secara damai dan berkeadaban.
” Pada intinya, namanya juga masyarakat desa yang sama dan tinggal selalu berdampingan untuk kebutuhan sosial, alangkah baiknya kedua belah pihak Tabayyun dan klarifikasi dengan baik” tutupnya. (Bakti)
