oleh

Komnas HAM RI Diminta Turun Selidiki Kasus Kematian 5 Warga Akibat Gas Beracun PT SMGP

-Daerah-294 views

MNC Trijaya Mandailing Natal (11/02)(Panyabungan)- Kematian secara tragis 5 orang warga Sibanggor Julu dan 52 orang lainnya terpaksa dilarikan ke sejumlah rumah sakit untuk mendapatkan perawatan serius pada Tragedi Gas Beracun H2S PLTPB (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) Sorik Marapi yang dikelola PT SMGP (Sorik Marapi Geothermal Power), makin hari terus berbuntut panjang dan memicu perhatian publik secara nasional, dibuktikan dengan semakin gencarnya statement sejumlah kalangan yang menuntut penuntasan kasus Gas Maut H2S secara adil dan transparan.

“Kita mendesak Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia untuk segera turun tangan dan melakukan penyelidikan serta membentuk tim investigasi secara menyeluruh atas tragedi Gas Maut H2S  yang menggemparkan tanah air serta menewaskan 5 orang masyarakat tak berdosa, termasuk didalamnya 2 orang balita, 1 orang remaja dan 2 orang lagi dewasa ditambah puluhan lainnya dalam perawatan serius. Kita melihat ini adalah bentuk pelanggaran HAM yang nyata akibat aktivitas  perusahaan yang tidak mengindahkan SOP dan mengabaikan prosedur baku yang berlaku” tegas Direktur Eksekutif PB. Madina Institute Al Hasan Nasution, S.Pd, bersama Ketua Umum DPP IMMAN (Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal) Hapsin Nasution,  Ketua Presidium Almandily (Aliansi Pemuda Peduli Mandailing) Abdul Wahab Dalimunthe, S.Pd, Ketua JAM NU (Jaringan Aktivis Muda Nahdlatul Ulama) Kab Madina Samsul Hidayat Borotan, S.Pd, Ketua LSM Fokrat (Forum Kajian Masyarakat) Kab Madina Aswardi Nasution, S.Pd, Ketua NGO Konsorsium Lingkungan Hidup Samhur Hasibuan, SH saat konfrensi pers di depan Hotel Mariring Jln. Jenderal Besar Dr. AH Nasution Lintas Timur Panyabungan (10/02).

ptsmmhutmadina

Dijelaskan, bahwa mereka telah menyurati langsung Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik dan 6 komisioner lainnya M.Choirul Anam, Beka Ulung Hapsara, Munafrizal Kanan, Sandrayati Manioga, Hairansyah, dan Amiruddin Al Rahab beralamat di Kantor Komnas HAM RI Jalan Latuharhari No. 4B, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat 10310 perihal Laporan Pengaduan Masyarakat dan Mohon Tindak Lanjut Penanganan  Terkait Kematian Tragis 5 orang warga dan puluhan lainnya dalam perawatan intensif akibat paparan Gas Beracun H2S PT SMGP, disertai dengan bukti dokumen pendukung lainnya seperti diskripsi dan analisis masalah, uraian kronologi kejadian, hasil investigasi Kementerian ESDM, kliping statement kecaman terhadap PT SMGP ditambah foto, rekaman dan bukti fisik lainnya.

Secara garis besar kita melihat bahwa dalam tragedi naas Gas Beracun H2S, termuat beberapa point penting tentang prinsip-prinsip HAM yang diduga kuat dilanggar oleh PT SMGP terutama “hak hidup” yang merupakan hak mutlak setiap individu manusia, hak untuk mendapat keadilan, hak atas lingkungan yang bersih dan sehat, hak atas rasa aman, hak atas tanah, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak atas sumber daya alam terutama lingkungan, air dan udara, serta hak-hak lainnya dalam bidang ekonomi, sosial, budaya (kearifan lokal)  sesuai UU No. 39 Tahun 2009, UU No.11 Tahun 2005 tentang Konvensi Internasional Hak hak ekonomi, Sosial Budaya, UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenant Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), UU No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,  UU No.21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi serta UU No 1 Tahun 1970 terkait Keselamatan Kerja dan lain lain.

Diuraikan, Al-Hasan Nasution yang Sekretaris MPI (Majelis Pemuda Indonesia) DPD KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Kab Madina, bahwa Komnas HAM sebagai institusi Independent yang setingkat dengan lembaga negara sesuai konstitusi, sangat berhak dan berwenang untuk menyelediki kasus yang menghebohkan tanah air ini serta memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait atas pelanggaran HAM ekses paparan Gas beracun H2S yang mematikan dan membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) termasuk untuk mengupas management Perusahaan yang dinilai gagal dalam melakukan perlindungan masyarakat dan kelestarian lingkungan disebabkan keteledoran, kealfaan, kelalaian, penyalahgunaan jabatan dan wewenang (Abused Of Power) sehingga aktivitas perusahaan yang disengaja mengakibatkan 5 nyawa melayang secara tragis dan puluhan lainnya dalam perawatan serius akibat paparan gas beracun H2S.

Ditegaskan, bahwa pihaknya  meminta kepada Komnas HAM RI untuk menjadikan kasus Sibanggor Julu sebagai tragedi nasional pelanggaran HAM dalam bidang PLTPB (Pembangkit Listrik Panas Bumi), pasalnya pertama kali dalam sejarah PLTPB di tanah air, kejadian sekelam dan mengerikan seperti Sorik Marapi ini. Hal ini bertujuan sebagai bentuk evaluasi dan peringatan bagi semua pihak agar lebih  profesional dan hati hati dalam tata kelola PLTP serta mengantisipasi kejadian yang sama tidak terulang kembali di Tanah Air.

Kemudian, kata Al Hasan Nasution yang eks Ketua Karang Taruna Kab Madina ini bahwa Komnas HAM RI dalam menjalankan tugas penyelidikan lebih mendalam dapat menjadikan hasil investigasi Kementerian ESDM lewat Dirjen EBTKE  (Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi) Dr. Ir Dadan Kusdiana, MSc dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan DPR RI sebagai bahan referensi akurat’ yang telah mencuatkan fakta adanya praktek mal operasional, pelanggaran berat  SOP (Standard Operating Procedure) dalam aktivitas uji buka sumur (well discharge) PLTP Sorik Marapi Unit II Sibanggor Julu. Bahkan terang Al Hasan yang Sekretaris MPC Pemuda Pancasila Kab Madina ini mengutip statement keras Dirjen EBTKE Dadan Kusdiana bahwa mal operasional PT SMGP adalah kejadian berbahaya kategori berat dan kecelakaan panas bumi kategori cedera sesuai SNI 8868:2020

Selanjutnya Ketua Umum DPP IMMAN Hapsin Nasution menuturkan bahwa pihaknya mendesak kepada Komnas HAM RI untuk segera turun ke Mandailing Natal dan membentuk Tim Pencari Fakta sebagai bentuk pengawasan eksternal atas kematian 5 orang warga Madina dan puluhan lainnya mengalami cedera, serta Komnas HAM harus lebih agressif untuk mencari penyebab utama atas kejadian mengenaskan tersebut serta mendalami informasi dan mengumpulkan fakta secara langsung ke lapangan.
“Kita siap berkoordinasi dan bekerjasama sinergis dengan Komnas HAM RI, dalam memberikan saran dan kajian ilmiah secara objektif tanpa tendensius. Serta bahan apapun yang dibutuhkan  Komnas HAM untuk  tujuan melakukan advokasi/pembelaan kepada masyarakat dan agar kasus ini segera diusut tuntas” kata Hapsin yang aktivis PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) ini.

Sementara Ketua LSM Fokrat Aswardi Nasution, S.Pd menandaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dan kewajiban aparat penegak hukum adalah menegakkan supremasi hukum secara tegas, adil dan transparan. Dan kita meminta agar kasus hukum Gas Beracun H2S ini diusut secara tuntas dan management Perusahaan seperti Yan Tang selaku Direktur Utama PT SMGP harus dimintai pertanggung jawaban secara hukum serta diseret ke ranah hukum dan dijadikan sebagai tersangka utama, dan Kepala Teknik Panas Bumi Eddyanto dan Eksternal Affair PT SMGP juga diproses hukum serta keduanya dijadikan sebagai tersangka. Hal itu cukup beralasan, tegas Aswardi karena ditangan merekalah pemegang kendali (leadhershif) operasional perusahaan yang dinilai sebagai penanggung jawab utama PT SMGP. Karna analisis Aswardi, bahwa sosok leader yang error’ yang¬† bisa menciptakan system’ error’ dan humman error’ dalam tragedi gas beracun H2S ini.
“Kita tetap komit dan konsisten untuk mengawal kasus Gas Maut H2S ini agar segera diungkap secara terang benderang. Untuk penegakan supremasi hukum, kita akan terus mendesak kepada Polri segera merilis daftar tersangka dari PT SMGP.
Kita mendukung Polri lebih mengedepankan profesionalisme, ketegasan dan pelayanan terbaik kepada masyarakat untuk secepatnya menuntaskan kasus ini secara transparan. Polri jangan terkesan lamban dan ragu dalam hal ini, supremasi hukum harus tegak biarpun langit diruntuhkan”. ketus Aswardi yang mantan Ketua Satuan Siswa, Pelajar, Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Kab. Madina ini.(11/02)(Bakty Wijaya)

Komentar

News Feed