oleh

Ketua GMPI: Investasi Wajib Kedepankan Keselamatan Rakyat

-Daerah-606 views

MNC Trijaya Mandailing Natal (13/02) (Panyabungan)- Investasi asing PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) Sorik Marapi yang dikelola oleh PT SMGP (Sorik Marapi Geothermal Power) diminta
menempatkan konsep “people first” yang mengedepankan keselamatan dan kesehatan rakyat pada tataran aplikatif sebagai skala prioritas. Kalau faktanya, investasi hanya membawa bencana bagi lingkungan dan menghilangkan nyawa manusia, itu merupakan indikasi agenda tersembunyi (hidden agenda) skenario pembunuhan massal kepada rakyat yang tak berdosa. Hal itu tidak bisa kita tolerir dan harus ditolak tegas.

Hal itu disampaikan Ketua PC. GMPI (Generasi Muda Pembangunan Indonesia) Kab Madina M. Irwansyah Lubis, SH kepada wartawan usai Diskusi Ilmiah yang diselenggarakan Madina Institute dengan tajuk “Investasi Atau Nyawa Rakyat, Mana Lebih Penting?

ptsmmhutmadina

Dijelaskan semburan Gas Beracun H2S yang mengakibatkan korban jiwa sebanyak 5 orang dan puluhan lainnya dalam perawatan kritis merupakan salah satu bukti managemen PT SMGP yang amburadul serta mengabaikan SOP (Standard Operating Procedure) dalam tata kelola PLTP dan terkesan sepele terhadap keselamatan nyawa manusia. “Pihak PT SMGP jangan lagi banyak alasan dengan melakukan pembenaran sepihak berdalih telah menerapkan SOP. Bila SOP telah dijalankan dengan benar, secara logika dan nalar sehat tak akan mungkin terjadi paparan gas beracun dan mengakibatkan 5 nyawa meregang secara tragis dan puluhan lainnya kritis. Berarti ada kesalahan, kelalaian dan keteledoran yang disengaja saat aktivitas perusahaan yang sengaja pada saat uji buka sumur (well discharge) tersebut” ujar Irwan yang Sekreraris DPC PPP (Partai Persatuan Pembangunan) Kab Madina itu.

Irwan juga telah menggaris bawahi, hasil kesimpulan Kementerian ESDM (Energi Dan Sumber Daya Mineral) lewat Dirjen EBTKE (Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi) Dr. Dadan Kusnadi, MSc yang menjelaskan fakta bahwa PT SMGP melakukan praktek mal operasional, pelanggaran berat SOP dan kejadian berbahaya kategori berat dalam kecelakaan panas bumi sesuai SNI 8860:2020.

Secara khusus Irwan yang mantan anggota DPRD Kab Madina ini menawarkan dua solusi alternatif atas menyikapi prahara memilukan ini. Pertama, PT SMGP harus dikenai sanksi hukum sebagai konsekwensi atas kejadian ini. Penegakan supremasi hukum (law enforcement) secara adil, tegas dan transparan kepada siapapun yang terlibat dalam praktek mal operasional ini. Poldasu diminta untuk segera menyeret management PT SMGP ke ranah hukum dan merilis daftar tersangka. “Ada pepatah latin yang bijak Fiat Justicia Ruat Caelum yang berarti Hukum harus ditegakkan, meskipun langit akan runtuh. Jadi semuanya sama dan setara dimata hukum, tanpa diskriminasi. Hukum harus diberlakukan pada kejadian naas ini. Yan Tang selaku Dirut PT SMGP juga harus dimintai pertanggungjawabannya dimata hukum ” ujar Irwan yang fungsionaris KAHMI (Korp Alumni HMI) ini.

Kedua, analisis Irwan. Kementerian ESDM harus bergerak cepat dan sigap dengan tidak hanya menutup operasional sementara PT SMGP. Untuk menghindari kejadian yang lebih parah dan membahayakan publik, kita meminta Kementerian ESDM mencabut izin PT SMGP/KS Orka secara permanen dan tidak diperbolehkan lagi beroperasi di bumi Gordang Sambilan. Karna menurut catatan Irwan, ini kejadian kali ketiga operasional PT SMGP yang mengakibatkan masyarakat meregang nyawa secara sia-sia.

Bahkan kata Irwan, pasca tragedi naas 25 Januari tersebut, sampai saat ini korban masih terus berjatuhan dan dilarikan ke sejumlah rumah sakit. Dan tegas Irwan yang alumnus Fakultas Hukum Universitas Medan Area ini, maka ini sebuah keniscayaan merupakan tanggungjawab PT SMGP dalam menanggulangi kerugian moril, materil dan immaterial akibat kejadian ini. “PT SMGP tidak cukup hanya memberikan santunan dan kompensasi, berarti udah selesai. PT SMGP jangan “cuci tangan”, jatuhnya para korban pasca 25 Januari juga merupakan tanggungjawab mutlak mereka, karna ini merupakan resiko dan ancaman berbahaya akibat konversi energi panas bumi tersebut. Dalam catatan kita, sudah ada 3 orang lagi yang korban baru baru ini dilarikan ke rumah sakit, diduga kuat akibat keracunan gas H2S dan B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) lainnya” ujar Irwan yang mantan Sekretaris Jenderal DPP IMA MADINA (Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal) ini.

Ditegaskan pasca tragedi gas beracun 25 Januari 2020, banyak ekses dan dampak yang ditimbulkan seperti kondisi psychologis, traumatik masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak Karan belum berani untuk berusaha, rasa takut dan kekhawatiran yang bersangatan akan kejadian berulang dan lain lain, yang muaranya disebabkan akibat praktek mal operasional PT SMGP.

Diuraikan Irwan yang alumnus Pontren Musthafawiyah Purba Baru ini, ada kaidah universal yang berlaku “darul mafasid muqaddamun alaa jalbil mashalih (menghindari kerusakan lebih prioritas daripada mengambil manfaat. Untuk itu terang Irwan, investasi dengan dalih kesejarahteraan semu tetapi pada prakteknya hanya menambah daftar panjang korban dan mengabaikan keselamatan rakyat, harus ditolak dan dilawan.(13/02)(Bakty Wijaya).

Komentar

News Feed