oleh

Irwan Hamdani Daulay : Menteri ESDM Diminta Beri Kewenangan Kepada Pemerintah Daerah Terkait Pengawasan Di PT SMGP

-Daerah-215 views

MNC Trijaya Mandailing Natal (28/09) (Panyabungan) – Polemik yang terjadi antara PT Sorik Marapi Gheotermal Power (SMGP) dengan warga di Kecamatan Puncak Sorik Marapi akibat berulang kalinya perusahaan yang bergerak dibidang panas bumi itu terus meresahkan, mendapat sorotan keras dari masyarakat Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

Sorotan itu salah satunya datang dari tokoh pemuda Kabupaten Madina, Irwan Hamdani Daulay dalam rapat terbatas dengan perwakilan Dirjen EBTKE Kementrian ESDM, Rabu (28/09/2022) di aula Kantor Bupati Madina.

ptsmmhutmadina

Irwan dalam rapat terbatas yang dihadiri Bupati Madina, HM Ja’far Sukhairi Nasution, ketua DPRD Madina, Erwin Efendi Lubis, SH, wakil Bupati, Atika Azmi Utammi Nasution serta forkopimda tersebut dalam pengakuannya dengan kepada media meminta tegas kepada perwakilan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi (Dirjen EBTKE) untuk memberikan sedikit kewenangan dari Pemerintah Pusat, kepada Bupati Madina guna melakukan pengawasan dan monitoring yang berkaitan dengan PT. Sorik Marapi Geotermal Power (SMGP).

Kemudian, mantan dosen Universitas Negeri Medan (Umimed) ini juga menilai, selama ini kewenangan itu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memonitoring operasional perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan masyarakat di sekitar perusahaan.

“Saya harap bapak-bapak dari Dirjen EBKTE bisa menyampaikan kepada Pak Menteri, agar memberikan sedikit kewenangan kepada Bupati kami. Khususnya kewenangan, dalam menjaga masyarakat kami di daerah. Agar peristiwa seperti paparan gas H2S ini, tidak selalu berulang lagi”.ungkapnya

Lebih lanjut Irwan menuturkan bahwa, sebenarnya keberadaan PT SMGP di Kabupaten Madina sangat menguntungkan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun jika keberadaan SMGP hanya mengancam masyarakat di wilayah kerja panas bumi (WKP), maka sebaiknya PT SMGP ini diberhentikan saja.

“Kami butuh investasi. Hanya saja jika investasi itu merugikan masyarakat kami, lebih baik PT SMGP angkat kaki saja dari Kabupaten Madina ini”.tandasnya

Sementara itu secara terpisah, Bupati Madina, HM. Ja’far Sukhairi Nasution ketika dikonfirmasi media ini dalam menanggapi pernyataan Irwan Hamdani Daulay selaku tokoh pemuda Madina kepada perwakilan Dirjen EBTKE yang hadir dalam rapat itu mengungkapkan sangat mendukung dan berharap agar apa yang dikatakan tokoh pemuda Madina itu bisa segera disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta.

“Saya setuju dan mendukung apa yang disampaikan oleh Adinda Irwan Daulay itu. Dan saya berharap pernyataan itu bisa disampaikan kepada Bapak Menteri. Bagaimanapun juga saya akan tetap terus memperjuangkan masyarakat saya,”tegasnya mengakhiri. (007)

Komentar

News Feed