oleh

Hak Jawab Pers Al Hasan Nasution Dengan Judul Berita : Sidang Pemukulan dan penganiayaan Wartawan Madina, Saksi Alhasan saat Ketemu Korban Tidak Ada Meminta Uang

-Daerah-651 views

MNC Trijaya Mandailing Natal (13/07) (Panyabungan) – Sebagai hak jawab, dapat saya sampaikan hal-hal berikut;
Saya, Muhammad Al-Hasan Nasution, S.Pd dihadirkan sebagai sebagai saksi fakta dalam persidangan bersama dengan saksi lainnya Zainal Arifin Simbolon dan dr. Ratnba Yulianti yang digelar pada hari/tanggal: Selasa, 12 Juli 2022 bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Mandailing Natal. Adapun nama saya dan statement saya yang dijadikan dasar referensi pemberitaan berita tersebut diatas, saya sampaikan secara jelas bahwa saya tidak pernah menyatakan seperti yang ditulis pada judul. Pemberitaan dalam judul tsb adalah sebuah sebuah pelintiran atau disinformasi, serta tidak uji informasi, tidak ada konfirmasi, tidak berimbang, dan memuat opini yang menghakimi” (Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik ) serta dinilai tidak mematuhi Pedoman Pemberitaan Media terkait verifikasi dan keberimbangan berita

ptsmmhutmadina

Fakta dalam persidangan, saya menyampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 56/57/Pid.B/2022/PN MdI bahwa pada pertemuan saya yang ditemani terdakwa Awaluddin dengan sdr Korban (Jeffry Barata Lubis) di Cafe Lia Garden pada hari/tanggal: Jumat/04 Maret 2022 sekitar pukul 14.20 bahwa Sdr Korban (Jeffry Barata Lubis) menyampaikan kepada saya agar disampaikan kepada Ketua Arjun untuk memenuhi permintaan sejumlah uang dari sdr korban dkk dengan konsekswensi agar timnya (9 orang) menghentikan pemberitaan yang secara intens menghujat ketua Arjun dalam kasus tersangka PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin) yang mengendap di Poldasu.

Statement saya di depan Majelis Hakim, ketika saya berjumpa dengan sdr korban (Jeffry Barata Lubis) di Cafe Lia Garden” : “Berapa kira-kira yang diminta orang abang, requestnya berapa?

Namun dalam pembicaraan kami tsb, sdr Korban (Sdr Jeffry Barata Lubis) tidak berani menyebut angka yang dimintainy tsb. Saya mengutip bahasa sdr korban (jeffry Barata Lubis) di depan Majelis Hakim.

“Kalau masalah angka, tidak bisa saya sampaikan, dari kalian dulu yang menawarkan. Lalu kemudian saya minmpali kepada sdr korban: “Lucu kali abang, masa’ kami dari duluan. Kalo sudah angka dari abg, biar bisa kami sampaikan sama ketua”. Tapi sdr Korban (Jeffry Barata Lubis) tetap bersikukuh seraya mengatakan. “Pokoknya dari kalian dulu angkanya berapa, biar saya sampaikan sama tim saya”

Pengakuan sdr Korban Jeffry Barata Lubis kepada sdr Awaluddin, kemudian sdr Awaluddin menyampaikan kepada saya bahwa, Sdr korban takut menyampaikan jumlah angka kepada saya, karna saya kurang dipercayai dan dianggap bisa menjebak korban.

Terkait alinea pemberitaan kronologi pertemuan saya dengan sdr korban Jeffry Barata Lubis. Saya juga menyampaikan kepada Majelis Hakim, bahawa kapasitas saya untuk menindaklanjuti pertemuan yang diadakan seminggu sebelumnya antara Sdr Bode Tanjung dan Takdir Siregar dengan sdr Korban Jeffry Barata Lubis bertempat di rumah sdr korban di Komplek Cemara Parbangunan. Namun karna saudara Bode Tanjung lagi sakit, akhirnya saya ditemani Sdr Awaluddin berinisiatif menindaklanjuti pembicaraan tsb.

Saya juga menyampaikan kepada Majelis Hakim, bahwa hasil pertemuan awal antara sdr korban (Jeffry Barata Lubis) dengan Sdr Bode Tanjung, disebutkan bahwa Sdr Korban meminta agar Ketua Arjun “memperhatikan” secara khusus 9 orang Timnya. Perhatian tsb dimaksudkan dengan pemberian sejumlah uang sebagai kompensasi penghentian pemberitaan kasus tersangka Ketua Arjun.
Dihadapan Majelis Hakim yang bertanya, saya menyampaikan bahwa 9 orang Tim yang disebutkan sdr Korban yang wajib diperhatikan dengan pemberian sejumlah uang tsb adalah 9 (sembilan orang) dengan perincian 4 orang di Madina, adalah Sdr Jeffry Barata Lubis, Syawal, Irwan Waspada, Daily serta 5 orang lagi di Medan yakni 2 orang di Poldasu, 2 orang di Kejatisu dan satu orang lagi Yuli GNPK RI.

Ketika ditanyakan oleh hakim, apakah 4 orang yang di Madina adalah berprofesi sebagai jurnalis, saya mengiyakan. Namun ketika Majelis Hakim menanyakan apakah yang di Medan juga berprofesi jurnalis? Saya menjawab tidak tahu dan tidak mengenali mereka, karna pengakuan dari sdr Korban ada 5 orang lagi yang wajib diamankan di Medan yang dengan membawa-bawa institusi penegak hukum Kejatisu dan Poldasu.

Kemudian pada alinea dalam pemberitaan: “Sekitar pukul 20.40 Wib, saya menerima telpon dari terdakwa Awaluddin. Dia sampaikan bahwa dia telah memukul korban dan akan kabur keluar Panyabungan, Yang Mulia,” jelas Alhasan menjawab pertanyaan Hakim darimana dia mengetahui peristiwa pemukulan Korban. 
Saya perlu sampaikan bahwa pernyataan tsb diatas, tidak detail, tidak utuh dan konfrenshif. Tetapi memotong-memotong pernyataan saya demi kepentingan sepihak. Bahwa saya jelas menyatakan di hadapan Majelis Hakim bahwa keterangan terdakwa kepada saya via telp pasca kejadian pemukulan tsb, bahwa motif mereka melakukan pemukulan kepada korban karna saudara korban melakukan pemerasan dengan permintaan uang dengan angka fantastis sebesar 30 juta rupiah perorang dikalikan 4 orang di Madina. Dan lebih dari angka 30 juta rupiah, bisa kisaran 50 juta rupiah untuk 5 orang tim Sdr Korban Jeffry Barata Lubis yang ada di Medan.

  1. Atas poin-poin di atas, baik itu substansi dan redaksional yang sama sekali berbeda dengan pemberitaan, saya menyesalkan pihak pembuat berita yang tidak pernah melakukan konfirmasi atau klarifikasi kepada saya baik sebelum dan setelah berita tersebut diterbitkan. Tentu hal ini sangat bertentangan dengan kaedah jurnalistik yang berlaku dalam UU Pers.
  2. Permintaan saya sebagai pihak yang merasa dirugikan, kiranya hak jawab dan hak koreksi ini dapat segera dimuat dimedia saudara selambat-lambatnya 1×24 jam terhitung surat ini saya layangkan. Tentunya sesuai Pasal 1 ayat 13 serta Pasal 2 ayat 2 dan 3 disebutkan bahwa hak jawab dan hak koreksi merupakan kewajiban koreksi para pelaku pers maka berdasarkan hal tsb maka pers dan wartawan wajib mematuhi dan melayani secara proporsional hak- hak tsb tsb. Serta bagi perusahaan pers atau media yang tidak mengindahkan hak jawab atau hak koreksi, maka akan bisa dikenai pidana sesuai Pasal 18 ayat 2 UU Pers
  3. Akibat dari pemberitaan seperti link diatas yang lebih menjurus berita yang tidak sehat dan tidak berimbang tsb, berdasarkan Pasal 10 Peraturan Dewan Pers Nomor 06/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan SK Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik disebutkan bahwa wartawan segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru tsb dan tidak akurat disertai permintaan maaf kepada pembaca, pendengar dan atau pemirsa. Untuk saya berharap agar media saudara juga ikut membuat permohonan maaf kepada saya dan para pembaca. Secara moril, sebagai tentu saya juga berharap kekeliruan serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari.
  4. Tentu saya sangat berterima kasih kepada saudara bila kooperatif dan dengan proporsional mengakui kekeliruan ini. Karna hak jawab dan hak koreksi ini sejatinya adalah hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat serta dapat menghargai martabat dan kehormatan orang yang merasa dirugikan oleh pers, bentuk pengawasan terhadap pers serta untuk memenuhi pemberitaan yang adil dan berimbang serta iktikad baik pers sesuai amanat UU Pers.

News Feed