oleh

GNPK RI Sumut Soroti Dugaan Korupsi Waktu Dan Anggaran Kegiatan Penyuluhan Hukum Dan Wawasan Kebangsaan di Kecamatan Siabu

-Daerah-345 views

MNC Trijaya Mandailing Natal (06/09) (Panyabungan) – Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dan wawasan kebangsaan kepada masyarakat di 26 desa dikecamatan siabu Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mendapat sorotan dari Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI ) Sumatera Utara (Sumut).

“Menurut informasi yang kami terima dari beberapa kepala desa maupun perangkat desa yang tidak mau disebut namanya mengungkapkan bahwa, kegiatan tersebut diduga kuat digagas oleh Camat, bahkan seluruh anggaran sudah ditentukan oleh camat dan yang mengelola anggarannya juga kasipem Kecamatan Siabu. Walaupun anggaran pelaksanaan ini diambil dari Anggaran Desa”.Sebut Sekretatis GNPK RI Sumut, Yuli Lubis kepada media, Selasa (06/09/2022) via seluler.

ptsmmhutmadina

Yuli juga menuturkan, berdasarkan hasil investigasi dilapangan, pada kegiatan tersebut GNPK RI Sumut menemukan beberapa kejanggalan pada penggunaan anggaran sebesar Rp 11,650,000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah ) setelah potong pajak. Sebab, 2 program yakni kegiatan Penyuluhan hukum dan kegiatan Wawasan kebangsaan yang seharusnya dilaksanakan 2 hari, dengan waktu 8 jam perhari dengan total 16 jam untuk 2 hari.

“Temuan dilapangan dan informasi yang kita himpun, kedua program ini dijadikan 1 hari dengan pelaksanaan 1 jam untuk program Penyuluhan hukum dan 1 jam untuk program wawasan kebangsaan. Dengan kata lain, kegiatan yang seharusnya dilakukan selama 2 hari dengan masa waktu 16 jam sesuai yang tertera di RAB. Fakta dilapangan hanya dilakukan 2 jam saja untuk 2 hari. Dan kita menduga ada korupsi waktu 14 jam dalam kedua kegiatan tersebut”.tegasnya

Dimana lanjutnya, dari informasi dan data yang kami terima, dari 26 desa yang ada di Kecamatan Siabu, semua mengikuti kegiatan tersebut. Hanya program Wawasan kebangsaan yang tidak diikuti oleh desa Tangga bosi II, tetapi program Penyuluhan hukum desa Tangga bosi II ikut.

“Kami menduga kuat anggarannya telah di mark-up dan dikorupsi oleh pelaksana kegiatan tersebut. Korupsi yang pelaksana lakukan bukan hanya uang saja, akan tetapi waktu pelaksanaannya pun disinyalir mereka korupsi. Ini lah yang kami temui di lapangan”.ungkapnya

Sementara itu, Pendi Luaha, SH, Pengacara GNPK-RI Sumut juga menambahkan, pelaksana kegiatan harus memberikan penjelasan yang transparan tentang rincian dana terhadap kegiatan tersebut. Walaupun narasumber dalam kegiatan tersebut, merupakan pihak Kepolisian dan TNI namun jika ada penyelewengan maka harus segera ditindaklanjuti.

“Jika kuasa pengguna anggarannya pihak Camat, ini sudah menyalahi aturan. Pengguna anggaran dana desa itu, bukan Camat, tetapi Kepala Desa. Jika bukan kepala desa yang pakai anggaran itu, dan kepala desa juga mendapatkan tekanan dalam penggunaan dana desanya, ini sudah menyalahi aturan”.tandasnya

Camat Siabu, Syukur Soripada Nasution ketika dikonfirmasi wartawan terkait hal ini menjelaskan bahwa tidak semua desa melaksanakan kegiatan tersebut. Serta menurutnya, kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sudah disetujui oleh desa dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

“Anggaran itu sudah tercantum dalam APBDes. Perihal biaya pematerinya sesuai dengan standar biaya umum dari Pemda Madina. Satu pemateri, perjamnya Rp700 ribu”.paparnya

Syukur juga menuturkan, bajwa dalam sepengatahuannya, pelaksanaan kegiatan Wawasan Kebanggsaan itu sama seperti seminar biasa. Sehingga dalam setiap pelaksanaannya, diundang empat pemateri yang mengisi kegiatan tersebut.

“Satu kali pelaksanaan, itu ada empat pemateri. Jika angka yang abang sebutkan segitu besar tidak ada bang. Hitungannya itu satu pemateri 700 ribu kalau ditotal sekitar Rp5.600.000,- (Lima juta enam ratus ribu ruliah), belum dipotong pajak. Dan biaya sampai belasan juta itu mungkin termasuk konsumsi dan lain-lainnya”.sebutnya mengakhiri. (007)

Komentar

News Feed