oleh

FGD, BPJS Ketenagakerjaan Dan Pemkab Madina Bahas Percepatan Pendaftaran Non ASN

-Daerah-118 views

MNC Trijaya Mandailing Natal (20/05) (Panyabungan) – Guna percepatan pendaftaran non ASN agar menjadi peserta dalam program BPJS Ketenagakerjaan demi memberikan rasa kenyamanan dan jaminan kepada para Non ASN yang ada di Pemkab Madina, serta menjalankan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang optimalisai pelaksanaan jaminan sosial Ketenagakerjaan serta turunannya Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 24 tahun 2021 tentang perlindungan Pegawai non ASN melalui BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan Madina dan Pemkab Madina gelar Focus Group Discussion (FGD), Kamis (19/05/2022).

FGD yang digelar diruangan rapat asisten III, Drs Sahnan Batubara, MM tersebut dihadiri oleh 

ptsmmhutmadina

Kepala Cabang BPJamsostek Madina, Bahri Harahap didampingi Account Representative, Doly Irawan Daulay, BPKAD Madina, Drs Sahnan Pasaribu  Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kapsan Usman Utomo Nasution didampingi Kabid HI,  Goimawan dan Kaban BKD Madina, Riswan Harahap dan yang lainnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala BKD Pemkab Madina, Riswan Harahap disela FGD menjelaskan bahwa, sampai saat ini Pemkab Madina memiliki kurang lebih 6512 tenaga Honorer diluar dari RSUD Panyabungan dan Tenaga Kebersihan di kelurahan. Tentu kami dari BKD Sangat mendukung adanya program ini”.

Dan sambungnya, ditambah lagi dengan adanya Peraturan Bupati Madina. Maka dari itu, saya kira sudah tidak ada lagi keraguan didalamnya, pasti kami dukung penuh percepatan pendaftaran non ASN ke BPJS Ketenagakerjaan ini, sehingga mereka dapat terlindungi.

Kepala BPKPAD Madina, Drs Sahnan Pasaribu menjelaskan, untuk iuran dari pegawai non ASN ini Pemkab madina telah mengalokasikannya ke DPA Dinas Tenaga Kerja TA 2022, sehingga untuk saat ini kita akan melakukan percepatan pendaftaran dengan meminta kepada setiap OPD untuk pro aktif melaporkan dan mendaftarkan Pegawai non ASN melalui Formulir Elektronik yang telah tersedia dan mengirimkannya kembali ke BPJamsostek.

“BPKPAD Madina akan terus berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja terkait tata cara pembayaran iuran serta bagaimana pertanggungjawaban nantinya, sehingga prinsip good governance tetap terjaga”.pungkasnya

Asisten III Pemkab Madina, Sahnan Batubara, MM menegaskan agar para Pimpinan OPD segera melaporkan dan mendaftarkan Pegawai Non ASN ke BPJS Ketenagakerjaan paling lama 31 Mei 2022. Dan meminta agar Dinas Tenaga Kerja sebagai Pemegang Anggaran ini supaya terus berkoordinasi dgn BPKPAD terkait tata cara pembayaran dan pelaporan pertanggungjawaban anggaran tersebut.

“Mengingat penting dan urgensi nya pelaksanaan ini, kita akan keluarkan Surat Edaran kepada seluruh OPD agar dapat segera melaksanakan percepatan pendaftaran pegawai non ASN kepada BPJS Ketenagakerjaan demi memberikan perlindungan dan kenyamanan bekerja kepada seluruh pegawai non ASN”.tutupnya 

Sementara itu, Kepala Cabang BPJamsostek Madina, Bahri Harahap mengucapkan rasa syukur dan berterimakasih kepada Pemkab Madina karena mendukung penuh program BPJamsostek dalam hal memberikan perlindungan ketenagakerjaan kepada non ASN yang ada di Pemkab Madina.

“Alhamdulillah kita ucapkan dengan adanya Perbup ini, salah satu dari sasaran Instruksi Presiden akan segera terlaksana, yaitu kepesertaan Pegawai Pemerintah Non ASN. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan selama ini yang telah diberikan oleh pemkab Madina sehingga sampai pada titik ini.

Tentu tugas dan tantangan yang diberikan negara kepada BPJS Ketenagakerjaan cukup berat, namun dengan dukungan penuh dari Pemerintah pusat dan daerah, tugas ini akan terasa ringan. Kami tentu sangat berharap agar perlindungan BPJamsostek ini dapat kita laksanakan secara paripurna, sehingga seluruh masyarakat elemen pekerja di bumi gordang sambilan ini memiliki jaminan jika terjadi resiko sosial ekonomi”.sebutnya. (007)

Komentar

News Feed