oleh

DPC PDI-P Kabupaten Madina Soroti Hasil RDP Komisi VII DPR RI Dengan PT SMGP dan PT SMM

-Daerah-310 views

MNC Trijaya Mandailing Natal (23/05) (Panyabungan) – Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VII DPR RI dengan PT. Sorik Merapi Geothermal (SMGP) Power, PT.Sorikmas Mining (SMM) dan Ditjen EBTKE dipimpin ketua komis VII Sugeng Suparwoto dilaksanakan (23/05) di gedung Nusantara I.

Berdasarkan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VII DPR RI dengan PT. Sorik Merapi Geothermal (SMGP) Power, PT.Sorikmas Mining (SMM) dan Ditjen EBTKE yang di wakili oleh Direktur Panas Bumi serta Ditjen Minerba Kementerian ESDM.

ptsmmhutmadina

Ketua DPC PDI-P Kabupaten Mandailing Natal Teguh W Hasahatan Nasution dan juga anggota DPRD kabupaten Mandailing Natal menyoroti hasil dari RDP antar DPR RI Komisi VII dengan PT SMGP dan PT SMM yang dimana wilayah kerja perusahan di Kabupaten Mandailing Natal.

Hal itu diungkapkan Teguh Via Whatsapp, Senin, 23/05/2022.

” Kita melihat ada beberapa point kesimpulan yang di hasilkan dalam rapat tersebut, dan kita berharap semua point kesimpulan rapat tersebut harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait” ujar Teguh W Hasahatan Nst.

“Kita juga meminta supaya Komisi VII DPR RI untuk turun langsung ke Mandailing Natal untuk melihat keberadaan kedua perusahaan tersebut sekaligus mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung terhadap eksistensi kedua perusahaan tersebut.” Sambung Teguh

“Kita juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Komisi VII DPR RI atas di gelarnya RDP ini sehingga masyarakat tahu bahwa banyak terjadi persoalan – persoalan yang terjadi di lapangan” Sambungnya lagi

Untuk di ketahui inilah kesimpulan hasil RDP Komisi VII DPRD RI Dengan PT SMGP dan PT SMM.

KESIMPULAN RDP KOMISI VII DPR RI DENGAN DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI DAN PT. Sorik Merapi Geothermal (SMGP) Power,

Berdasarkan RDP antara Komisi VII DPR RI dengan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI dan PT Sorik Marapi Geothermal Power telah ditemukan bahwa:

Telah terjadi ketidaksesuaian antara perencanaan dengan realisasi pengeboran berdasarkan hasil audit inVestigasi yang dilakukan oleh Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI yang akan disampaikan kepada Komisi VU DPR RI paling lambat tanggal 30 Mei 2022.
Tidak menggunakan diverter sesuai dengan kaidah pengeboran yang benar.

C. Telah terjadi kecelakaan kerja yang menimbulkan korban jiwa sebanyak 5 orang dan 50 warga menjalani perawatan pada tanggal 25 Januari 2021, Kebakaran di wilayah kerja perusahaan pada tanggal 14 Mei 2021 (tidak ada korban), serta 20 orang warga dan 2 orang pekerja menjalani perawatan di RS karena terjadi blow out di sumur T-12 pada tanggal 24 April 2022.

d. Belum ada realisasi kompensasi kerugian kepada masyarakat terkait peristiwa blow out di sumur T-12 pada tanggal 24 April 2022.
e. Akibat beberapa kejadian kecelakaan kerja di PT Sorik Marapi Geothermal Power menyebabkan terganggunya iklim investasi dikarenakan terjadinya kekhawatiran masyarakat di daerah yang berpotensi menghasilkan energi panas bumi.
Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Rl untuk segera melakukan pemeriksaan secara komperhensif terhadap seluruh peralatan teknis dan infrastruktur yang digunakan di wilayah kerja PT Sorik Marapi Geothermal Power dan segera menyampaikan laporannya kepada Komisi VII DPR RI.
3 Komisi VII DPR Rl mendesak manajemen PT Sorik Marapi Geotherma! Power untuk segera merealisasikan kompensasi terhadap warga yang terdampak insiden blow out di sumur T-12 pada tanggal 24 April 2022 sebesar kurang lebih Rp500 juta/orang.
Komisi VII DPR Rl meminta Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI dan Dirut PT Sorik Marapi Geothermal Power untuk melakukan perhitungan kerugian dari kerusakan lingkungan terutama lahan yang terkait dengan mata pencaharian masyarakat dengan memberikan proyeksi tingkat produktivitas lahan tersebut di masa mendatang.

Teguh berharap Dalam rangka untuk membangun iklim investasi yang sehat dan tidak mengabaikan aspek keselamatan kerja untuk masyarakat sekitar dan meningkatkan kinerja manajemen perusahaan, maka Komisi VII DPR RI merekomendasikan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Rl untuk mencabut izin operasi PT Sorik Marapi Geothermal Power di Kabupaten Mandailing Natal mengingat insiden kebocoran gas HOS pada sumur milik PT Sorik Marapi Geothermal Power sudah terjadi berulang kali dan menimbulkan korban.

Komisi VII DPR RI meminta Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Rl dan Dirut PT Sorik Marapi Geothermal Power untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR Rl dan disampaikan paling lambat tanggal 30 Mei 2022.

KESIMPULAN RDP KOMISI VII DPR RI DENGAN DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI DAN PT SORIKMAS MINING

Berdasarkan RDP antara Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI dan PT Sorikmas Mining telah ditemukan bahwa:
PT Sorikmas Mining sudah mendapatkan izin kontrak karya (KK) selama 24 tahun tetapi belum melakukan aktivitas produksi.
PT Sorikmas Mining sudah melakukan aktivitas penelantaran kontrak karya (KK) seluas 201.600 hektar tanpa adanya kegiatan produksi.
Telah terjadi kegiatan illegal mining yang berdampak pada kerusakan lingkungan akibat penelantaran kontrak karya (KK) PT Sorikmas Mining.
Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI untuk meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan tindakan tegas terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan o!eh pemegang Perizinan Berusaha di seluruh wilayah lndonesia.
Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Minerba Kementerian ESDM Rl untuk menertibkan kegiatan-kegiatan pertambangan ilegal yang ada di wilayah izin usaha pertambangan, misalnya dengan pemberian rekomendasi lzin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun pembentukan koperasi-koperasi.
Dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan negara dan pemanfaatan potensi sumber daya alam, maka Komisi VII DPR Rl merekomendasihan Dirjen Minerba Kementerian ESDM Rl untuk mencabut izin operasi PT Sorikmas Mining mengingat dalam kurun waktu 24 tahun pihak perusahaan belum melakukan kegiatan produksi apapun.
Komisi VII DPR Rl meminta Dirjen Minerba Kementerian ESDM Rl dan Dirut PT Sorikmas Mining untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR R\ dan disampaikan paling lambat tanggal 30 Mei 2022. (23/05).(009)

Komentar

News Feed