oleh

DPC APRI Madina Apresiasi RDP Komisi VII DPR RI, Kementerian ESDM dan PT SMM

-Daerah-146 views

MNC Trijaya Mandailing Natal (12/06) (Panyabungan) – DPC APRI ( Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia) Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara mengapresiasi Kementerian ESDM dalam hal ini Dirjen EBTKE agar segera melaksanakan rekomendasi hasil Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) Komisi Vll DPR RI dengan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI dan PT SMM ( Sorik Mas Mining) yang di gelar beberapa minggu lalu.

Hal itu di ungkapkan Onggara Lubis Ketua DPC APRI Madina di Sekretariat DPC APRI Madina, Minggu, (12/06).

ptsmmhutmadina

Pada RDP tersebut, Komisi VII DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dirjen EBTKE dan Dirje Minerba KESDM RI, Dirut PT. Sorik Merapi Geothermal Power dan Dirut PT. Sorikmas Mining, terkait:

  1. Penjelasan kejadian kebocoran sumur gas PT. Sorik Merapi Geothermal Power pada bulan April 2022
  2. Penjelasan kejadian insiden longsor di wilayah kerja PT. Sorikmas Mining
  3. Upaya penanggulangan dan pencegahannya
  4. Dan lain-lain

” Pada RDP tersebut ada Rekomendasi Untuk Penarikan Izin PT SMM yg beroperasi di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara” Ungkap Onggara.

“Gelaran Rapat Dengar Pendapat ( RDP) oleh Komisi VII DPR RI dengan kementerian ESDM serta PT SMM. Bisa-bisa waktu yang singkat akan di terapkanterapkan, Kita DPC APRI sangat Apresiasi Sikap ini namun kita Juga Minta Kepada Pemerintah Mandailing Natal bersrta DPRD Madina untuk sigap dalam Hal ini. ” Sambung Onggara.

Apabila waktu dekat ini Rekomendasi Pencabutan Izin PT SMM ini terlaksana Masyarakat beserta Pemda Madina dan DPRD nya sudah siap dan tidak Canggung lagi.

Onggara Menyebutkan Pemda Madina beserta DPRD Madina Siapkan Peraturan Daerah ( Perda) Tambang dan usulan Wilayah Pertambangan Rakyat ( WPR) untuk Masyarakat Setempat.

“66.200 HA lahan PT SMM tersebut jika sudah di cabut izin Pemerintah Kabupaten Madina sudah ada Perda Tambang Di Mandailing Natal sehingga Memudahkan Dasar Pemerintah Daerah Mengusulkan WPR semakin mudah. Seterusnya adanya WPR di Madina menjadi Pendapat Asli Daerah ( PAD) ” Lanjut Onggara

DPC APRI Madina berharap Pemerintah Madina bersama DPRD Madina Segera membentuk Perda Tambang serta Pembentukan WPR di kabupaten Mandailing Natal untuk menyikapi Bahasa Presiden Indonesia Jokowi Mandailing Natal Sebagai Roll mode sebagai salah satu percontohan Tambang di Indonesia. (12/06).(Bakty Wijaya)

Komentar

News Feed