oleh

Diduga Dana Desa Di Madina Di Gerogoti, GMPN akan Lapor ke KPK

-Daerah-245 views

MNC Trijaya Mandailing Natal (12/06) (Panyabungan) – Gema Perjuangan Maharani Nusantara (GPMN) DPD Kabupaten Madina mengaku akan melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal Dana desa yang disinyalir digerogoti di Kabupaten Mandailing Natal – Sumatera Utara.

Ketua GMPN DPD Madina, Azanul Akbar Panjaitan mengatakan pihaknya saat ini sedang mempersiapkan sejumlah alat bukti yang mereka temui di lapangan.

ptsmmhutmadina

“Saat ini kami sedang mengumpulkan sejumlah alat bukti di lapangan. Dalam waktu dekat kami dari GMPN akan berangkat ke kantor KPK melaporkan persoalan dana desa yang kami sinyalir telah digerogoti,” Ucap Akbar, pada Media Minggu, (12/6/2022).

Akbar menyampaikan beberapa alat bukti seperti pengakuan sejumlah kepala Desa dan bukti pembicaraan rekaman camat yang meminta sejumlah uang ke kepala desa dengan alasan pengamanan kasus bimtek juga sudah diperoleh.

“Tinggal beberapa alat bukti lagi yang saat ini kita persiapkan untuk melengkapi laporan kita nantinya,” Sambung Akbar

Menurutnya, penggunaan Dana Desa pada tahun 2022 di Kabupaten Madina ini kuat dugaan digerogoti oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan cara-cara tertentu yang tidak sesuai aturan.

Dia mencontohkan banyaknya titipan seperti kegiatan sosialisasi dan beberapa pengadaan seperti Map Bermerk dan Foto Tokoh serta Bibit dan lainnya yang memaksa para kepala desa untuk menampung pada anggaran Dana Desa tahun 2022. Padahal, disatu sisi hal itu tidak melalui proses musyawarah Desa dari masyarakat setempat sebelumnya yg Di Tampung Di Rencana Pembangunan Musyawarah Desa.

“Dari hasil temuan kita banyak para kepala Desa ini ditakut-takuti, dipaksa agar menampung titipan-titipan tersebut,” Lanjutnya

Ketua PAC PDI Perjuangan Panyabungan ini juga menambahkan alasan pihaknya tidak terlebih dulu melaporkan ke Inspektorat atau ke Kejaksaan, karena mereka ragu kedua instansi tersebut nantinya tidak akan mampu mengungkap persoalan dana desa.

“Kami ragu kalau melapor ke kedua instansi ini nanti apakah akan mampu mengungkap persoalan secara transparan. Dari kacamata kami saja dengan banyaknya pemberitaan terkait persoalan dana desa saat ini mereka terkesan kurang respons,” Pungkas Akbar Mengakhiri. (12/06).(Bakty Wijaya)

Komentar

News Feed