oleh

Diduga Cari Alasan Gagalkan Pemenang Lelang, Pengamat Anggaran Nilai Bupati dan Wabup Harus Awasi PPK

-Daerah-353 views

MNC Trijaya Mandailing Natal (11/08) (Panyabungan) – Lelang pekerjaan di lingkungan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) masih banyak menimbulkan tanda tanya besar. Salah satunya terkait pengumuman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) perihal perusahaan pemenang tender yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) tersebut.

Hal yang perlu dipertanyakan itu, terkait dengan beberapa alasan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

ptsmmhutmadina

“Kami membatalkan pemenang lelang dikarenakan ada poin-poin yang tidak terpenuhi. Salah satunya itu terkait tenaga ahli, khususnya tenaga ahli K3,” jelas Kabid Cipta Karya, Ikhwan Dermawan.

Menurut Ikhwan seharusnya memang perusahaan pemenang kedua yang naik menjadi pemenang. Namun karena terbatasnya waktu dalam menginput data dan berkas kedalam sistem sehingga untuk beberapa pekerjaan jalan di Aek Mata harus ditunda.

Menanggapi hal ini, pengamat Anggaran Elfanda Ananda menilai PPK seharusnya tak mencari-cari alasan untuk membatalkan pemenang dalam Pokja LPSE. Dia menilai sistem yang dipakai oleh LPSE sudah benar dan terintegrasi dengan sistem pengadaan di Pemerintah Pusat.

“PPK seharusnya paham tak perlu mencari-cari alasan untuk membatalkan pemenang tender yang sudah diumumkan di LPSE. Sistem yang dipakai oleh LPSE sendiri sudah memiliki standarisasi Nasional dan transparan,” jelas Elfanda.

Selain itu, menurut Elfanda kejadian-kejadian seperti ini sangat merugikan masyarakat. Hal ini dikarenakan beberapa program pembangunan tidak bisa terlaksana dengan baik hanya karena adanya perusahaan-perusahaan tertentu yang bermain dan ingin menjadi pemenang.

“Sudah bukan rahasia lagi. Dalam lelang pekerjaan ini, biasanya PPK punya calonnya sendiri. Ketika calonnya tak memang apapun akan dilakukan untuk menggagalkan pemenangnya,” tegasnya

Karena itu, Elfanda menilai ketegasan dari Bupati dan Wakil Bupati untuk terlibat langsung dan menjadi pengawas dalam lelang di LPSE dan PPK. Sehingga program-program pembangunan yang berhubungan langsung dengan visi misinya, tentang pembangunan infrastruktur dapat dengan berjalan baik.

“Bupati dan Wakil Bupati seharusnya paham, jika ada beberapa program kerja yang dananya berasal dari DAK dan DAU tidak terlaksana tahun ini, maka tahun depan dana yang berasal dari DAK dan DAU itu akan berkurang,” jelasnya. (007)

Komentar

News Feed