oleh

Di Madina, Insentif Guru MDA, TPQ, RPQ, Bilal Mayit Dan Kenaziran Mesjid Dialihkan Ke Dana Desa

-Daerah-329 views

MNC Trijaya Mandailing Natal (25/11)(Panyabungan) – Bantuan insentif para guru MDTA, TPQ, Rumah Tahfidz Quran, Bilal Jenazah dan Kenaziran Mesjid Tahun Anggaran (TA) 2022 tidak lagi ditampung pada pos anggaran Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdakab Kabupaten Mandailing Natal (Madina), akan tetapi dialihkan ke anggaran Dana Desa (DD).

Disinyalir, pengalihan ini sehubungan dengan penetapan pagu KUA-PPAS Tahun 2022. Dan keluarnya surat edaran Bupati Madina Nomor: 451/3013/Kesra/2021, tanggal 18 November 2021 tentang penganggaran insentif bagi guru MDTA, TPQ, Rumah Tahfidz Qur’an, Bilal Jenazah dan Kenaziran Mesjid pada RKPDes TA 2022.

ptsmmhutmadina

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdakab Madina, Mulia Gading, SE ketika dikonfirmasi MNC Trijaya Madina, Kamis (25/11/2021) mengenai pengalihan ini menjelaskan, Pemkab Madina mengalami kesulitan dalam mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya (APBD). 

Untuk itu ujarnya, mengatasi hal tersebut diupayakan kepada seluruh desa agar menampung anggaran bantuan insentif ini pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan mengalokasikannya pada APBDes Tahun 2022 mendatang.

“Alokasi APBD kita kan lagi sulit. Insentif para guru-guru tersebut saat ini memberatkan bagi pemerintah daerah. Kita cari solusi dan sementara kita alihkan dulu ke DD. Dan nanti, setelah APBD kita membaik, kita tarik lagi ke APBD”.paparnya

Lebih lanjut Gading menguraikan, kebijakan ini merupakan salah satu solusi kita untuk mengefektifkan penggunaan DD. Dari pada DD diumbar-umbar dengan Bimtek yang tak tentu. Apa salahnya diberikan ke masyarakat. Kita berencana Tahun 2022 tidak ada lagi Bimtek Kepala Desa di Madina.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (PMD) Madina, Parlin Lubis melalui Kepala Seksi Administrasi Desa, Anjur Berutu ketika dikonfirmasi MNC Trijaya Madina menanggapi hal ini menjawab, terkait insentif Bilal mayit, guru MDTA, MDA dan magrib mengaji merupakan bagian dari kegiatan pemberdayaan masyarakat.

“Jadi regulasinya tidak salah, dan bukan masalah setuju atau tidak setuju kepala desa mengenai ini. Sebab, anggaran DD dipergunakan untuk kegiatan pemberdayaan dan pembangunan di desa”.terangnya

Anjur juga menambahkan, Dan untuk hal ini memang sudah menjadi kewajiban kepala desa untuk menganggarkannya dari DD melalui musyawarah desa. (007)

Komentar

News Feed