Aksi Tuntutan Copot PJ. Kades Tabuyung Dapat Sorotan Dari Berbagai Pihak

Daerah1190 Dilihat

MNC Trijaya Mandailing Natal (06/08) (Panyabungan) – Gelaran aksi unjuk rasa dengan tuntutan copot PJ kades Tabuyung kecamatan Muara Batang Gadis ( MBG) kabupaten Mandailing Natal ( Madina), Sumut oleh Cipayung plus dari berbagai organisasi kemahasiswaan yang tergabung di kantor dinas pemerintahan desa ( PMD) mendapat sorotan dari berbagai pihak. Panyabungan, Senin, ( 05/08/2024)

Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ( GMNI) Mandailing Natal, Rajab Husein, menyatakan bahwa pada dasarnya aksi ini adalah ditujukan untuk penegakan peraturan agar peraturan digunakan dengan sebaik mungkin tanpa ada kesewenang-wenangan atau abuse of power, sebab dari hal tersebut adalah peraturan adalah acuan dan pedoman dan harus ditaati.

Kemudian, Adek Syahputra yang adalah Ketua Serikat Mahasiswa Muslimin (SEMMI) Mandailing Natal, mengatakan, peraturan tetaplah peraturan, tidak boleh diberlakukan lagi kalimat sarkas seperti : peraturan ada untuk dilanggar. Peraturan harus didasarkan pada etika, aksi unjuk rasa ini adalah untuk mengaktifkan keadilan sekaligus penegasan pada peraturan. Di dalam hal ini, hasil unjuk rasa dijadikan sebagai simbol, bahwa para pemimpin baik pemimpin yang paling bawah maupun pemimpin yang paling tinggi, harus diberi peringatan agar menaati peraturan, karena peraturan berfungsi ketika ia ditaati, peraturan akan menjadi basi ketika peraturan dilecehkan dengan sikap kesewenang-wenangan. Terkhususnya untuk pemimpin-pemimpin di desa di kabupaten Mandailing Natal, unjuk rasa ini diperuntukkan untuk hal tersebut agar permasalahan serupa tidak terjadi.

Selanjutnya, Azis Shodiqin selaku Ketua Umum terpilih HMI-MPO Madina, menyebutkan, kekuatan paling fundamental atau paling dasar dalam sistem birokrasi adalah peraturan, ketika peraturan dipatahkan dengan pelanggaran pada mekanisme yang tercantum di dalam peraturan tersebut, maka peraturan hanya akan menjadi susunan huruf semata tanpa memiliki kegunaan, maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya: pemimpin harus menjadikan hasil dan gerakan aksi unjuk rasa ini sebagai gagasan besar dan baru untuk diterapkan dan mewajibkan pemimpin-pemimpin kita di Mandailing Natal untuk menaati peraturan yang ada. (Bakti)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *