oleh

Ada Keanehan Dengan Pemberian Sanksi Kementerian ESDM Terhadap PT SMGP

-Daerah-415 views

MNC Trijaya Mandailing Natal (21/03) (Panyabubgan)- Ternyata Kementerian ESDM sudah mnjatuhkan sanksi kepada PT SMGP pada tanggal 12 Maret 2021 kemarin.

Dengan hanya menjatuhkan SANKSI level pertama berupa PERINGATAN 1. Hal ini terkuak dari dokumen Kementerian ESDM melalui Dirjen EBTKE untuk disampaikan kepada Pansus SMGP DPRD Madina.

ptsmmhutmadina

M. Irwansyah yang merupakan Sekretaris Partai Persatuan Pembagunan Kabupaten Mandailing Natal (PPP Madina) Kepada MNC Trijaya Mandailing Natal menyesalkan keputusan ini.

“Saya pribadi sangat kecewa dgn keputusan ini, mengingat hasil investigasi Kementerian ESDM yang menyatakan bahwa telah terjadi mal oprasional dan pelanggaran SOP serta kejadian berbahaya kategori berat dan kecelakaan panas bumi kategori cedera berdasarkan SNI 8868:2020 dimana 5 orang tewas dan puluhan orang keracunan”. Lanjut Irwan

“Saya pikir kesalahan ini sudah merupakan extra ordinery karena merupakan kejadian paling besar dalam sejarah panas bumi di indonesia. Dan kejadian ini juga sudah mencederai wajah panas bumi yg dikampanyekan sbg sumber energi baru terbarukan yang ramah lingkungan.

Jadi mnurut perkiraan saya sanksi yg akan diberikan juga pasti akan lebih berat sesuai dengan ke-extraordinery-annya dan juga mengingat banyaknya kesalahan PT ini sebelumnya. Namun yang terjadi justru sebaliknya, PT ini telah dijatuhi sanksi yang paling ringan yaitu peringatan I”.

Lebih lanjut irwan memaparkan anslisanya terkait pemberian sanksi ini,

“Menurut analisa saya pribadi, ada 2 kemungkinan yg mndasari terjadinya hal ini, yaitu:

  1. Kementerian ESDM menganggap kejadian ini bukan merupakan kejadian luar biasa sehingga tidak perlu utk menjatuhkan sanksi yg benar-benar berat terhadap PT ini.
    Jika memang benar mereka menganggap kejadian ini bukan merupakan kejadian luar biasa, sungguh suatu keanehan dan kejanggalan. mereka telah mengingkari hasil investigasinya sendiri, dan hal ini saya nilai menunjukkan betapa “kebalnya” Perusahaan ini dan betapa rendahnya nilai nyawa masyarakat madina dimata jika hal ini hanya dianggap kejadian yg biasa saja.
  2. Perusahaan ini baru kali pertama dijatuhi sanksi oleh Kementerian ESDM, sehingga hanya dijatuhi sanksi level 1. padahal sekian banyak catatan kesalahan yg telah terjadi sebelumnya di lingkungan WKP PT. SMGP”.
    Sambung irwan melanjutkan analisanya “Jika memang benar, berarti semua kesalahan terdahulu tidak pernah dijatuhi sanksi apapun oleh Kementerian ESDM, sesuatu hal yang sebenarnya kurang masuk akal, ataukah memang PT ini adalah benar-benar PT yg “kebal hukum”? Tanya ketua GMPI Madina ini dengan nada sedikit heran.

“Padahal seperti yang kita ketahui bersama sebelumnya sudah sering terjadi kecelakaan maupun kelalaian perusahaan lainnya baik yangg menimbulkan korban jiwa, cedera, ataupun atas matinya secara tiba-tiba tanaman warga karena dugaan terjadinya pencemaran udara dan air dari aktifitas PT ini. Jika kejadian-kejadian diatas sudah pernah dijatuhi sanksi sebelumnya, tentunya pemberian sanksi peringatan I untuk kasus ini tidak relevan lagi”. Tambah Irwan

Terakhir, irwan yg mantan anggota DPRD madina ini menyampaikan keanehan dari pemberian sanksi tersebut, “Dari berbagai kejanggalan yang ada, sangat patut kebijakan pemberian sanksi ini utk dikritisi. Dan yg lebih menggelitik ada sebuah keanehan dan ambigu dalam pemberian sanksi ini, dalam surat Kementerian ESDM menyebutkan bahwa PT. SMGP dijatuhkan SANKSI BERAT berupa PERINGATAN I, pdahal SANKSI peringatan I itu adalah sanksi paling ringan dalam pasal 119 PP nomr 7 tahun 2017, tapi kenapa harus menyebutkan itu adalah “sanksi berat”, apakah ini upaya untuk mengelabui seolah-olah PT ini dijatuhkan sanksi yg memang berat tapi sesungguhnya hanya yg paling ringan. Sungguh aneh bukan? Tutup irwan mengahiri komentarnya dengan sebuah tanda tanya. (21/03)( Bakty Wijaya)

Komentar

News Feed