MNC Trijaya Mandailing Natal (25/07) (Panyabungan) – Bupati Mandailing Natal (Madina) HM Jafar Sukhairi melalui Wabup Atika Azmi Utammi menjawab pandangan umum dari Fraksi – Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) lewat sidang paripurna yang dipimpin oleh Wakil ketua Harminsyah Batubara, Rabu (24/7/2024).
Menanggapi Pandangan Umum DARI Fraksi Partai Gerindra terkait dengan desa
Wabup Atika Azmi menyebutkan akan meningkatkan pengwasan terhadap pemerintahan desa untuk menghindari penggunaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyrakat desa.
Terhadap terjadinya Contract Change Order (CCO) disebabkan oleh proses perencanaan dilaksanakan paling cepat satu tahun sebelum pelaksanaan pekerjaan dalam artian rentang waktu antara perencanaan dengan pelaksanaan yang lama sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan kondisi, ini tidak bertentangan dengan ketentuan seperti dalam Perpres Nomor 12 tahun 2001 dan peraturan kepala LKPP nomor 12 tahun 2021.
Upaya pencegahan penyalah gunaan narkotika judi online dan offline Pemkab Madina berkoordinasi dengan BNN dalam hal sosialisasi kepada masyarakat dan pelaksanaan tes urine secara berkala dan pemberantasan lahan ganja, pembuatan rancangan Perda tentang narkoba, berkoordinasi dengan Polres dalam upaya pemberantasan judi online dan offline.
Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat Wabup menyampaikan, perkembangan penyelesaian masalah PPPK di mana seluruh pengusulan nomor induk telah disampaikan ke BKN dan menunggu keputusan dari PTUN untuk bisa dilakukan proses lebih lanjut.
Pemanfaatan RSUD yang baru di mana saat ini telah menandatangani kontrak pembangunan gedung rawat inap, ruang kelas rawat inap standar, Ipal, sarana air bersih, penambahan ruang radiologi, instalasi listrik, pengadaan genset dan penambahan arus listrik 1000 KVA direncanakan selesai akhir tahun ini.
Apabila seluruh fasilitas tersebut telah terbangun maka akan melakukan perpindahan ke RSUD yang baru di komplek perkantoran payaloting.
Pemkab Madina akan menekankan kepada dinas terkait untuk berkolaborasi dengan desa kelurahan dan kecamatan sehingga kolaborasi tersebut dapat meningkatkan pengelolaan persampahan yang lebih baik.
Direncanakan ke depan Pemkab Madina akan bekerja sama dengan Balai prasarana permukiman wilayah Sumut bersedia membantu dalam pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), pemerintah telah mempersiapkan persyaratan yang dibutuhkan antara lain studi kelayakan/feasiblity study (FS) TAHUN 2022, Detail Enginering Design (DED) 2023, Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan (PTMP) 2023, dan dan tahun ini akan dilaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup.
Jumlah keseluruhan pasar di Mandailing Natal ada 35 dan pengelolaannya ada dua pengelolaan yang terdiri dari tujuh pasar dikelola oleh Dinas Perdagangan dan 28 pasar dikelola oleh kecamatan.
Selama ini tata cara pemungutan retribusi di belum pernah diatur melalui peraturan kepala daerah, sehingga menimbulkan perbedaan pengeluaran pasar yang satu dengan yang lainnya untuk itu ke depan perlu diatur tata cara pengelolaan pasar termasuk biaya operasional pasar, insentif petugas kebersihan pasar yang nantinya akan ditetapkan melalui peraturan kepala daerah yang bertujuan agar pengelolaan pasar dapat terlaksana secara efektif dan efisien.
Terhadap pemanfaatan bangunan yang berada di eks bioskop Tapanuli akan difungsikan setelah fasilitas umum seperti air bersih dan MCK selesai dibangun.
Perkembangan penempatan pedagang Pasar Baru Panyabungan saat ini telah dilakukan pembagian kios dan Los antara lain, kios lantai satu dengan jumlah 213 unit dan pedagang yang sudah melakukan pembayaran retribusi sebanyak 145 pedagang, dan yang belum melakukan pembayaran sebanyak 48 pedagang.
Kios lantai dua dengan jumlah 222 unit pedagang yang sudah melakukan pembayaran retribusi sebanyak 150 pedagang dan yang belum melakukan pembayaran sebanyak 72.
Kios lantai tiga dengan jumlah 71 unit, pedagang yang sudah melakukan pembayaran sebanyak satu pedagang dan yang belum melakukan pembayaran sebanyak 70 pedagang.
Los dengan jumlah 304 unit yang sudah melakukan pembayaran sebanyak 95 pedagang, yang belum melakukan pembayaran sebanyak 29 pedagang.
Saat ini pedagan yang sudah melakukan pembayaran, sedang melakukan pembenahan, penataan kios sesuai dengan peruntukannya masing-masing dan direncanakan Pasar Baru akan dibuka pada tahun 2024 ini.
Selanjutnya jawaban pandangan umum dari Fraksi Partai Golkar, rekomendasi terhadap sistem pengendalian internal yang kuat dan terukur di mana saat ini Inspektorat sedang dalam persiapan penerapan audit kinerja pemerintahan desa yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus yang targetnya untuk mengukur kinerja dari pemerintahan desa.
Selanjutnya pada waktu yang akan datang akan dikembangkan audit kinerja Kecamatan, Puskesmas, sekolah dan OPD. Pemkab Madina menjalankan amanat undang-undang nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang mana Pemkab telah melakukan pendampingan baik hukum maupun psikologis terhadap kasus yang ada.
Adapun pendampingan hukum yang dilakukan melalui jasa pengacara anak dan perempuan dari unit PPA Polres Madina dan pendampingan psikologis melalui konselor (Ahli Psikologis Trauma Healing) yang ada di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Terkait atas seringnya terjadinya musibah kebakaran, pemerintah yang dalam upaya penanggulangannya tidak hanya berfokus pada aspek tanggap darurat, akan tetapi lebih pada keseluruhan manajemen risiko. Wilayah yang sering terjadi musibah kebakaran diharapkan dibuatkan posko siaga Damkar dengan fasilitas yang maksimal.
Menanggapi hal tersebut bahwa Pemkab Madina melalui Satpol PP dan Damkar akan membentuk Satlinmas desa sekaligus menjadi relawan di mana pada pasal 18 Permendari nomor 26 tahun 2020 menyebutkan bahwa kepala Satlinmas desa dapat membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah salah satu regu dimaksud yaitu, regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran.
Mengenai posko siaga Damkar, Satpol PP akan melakukan perbaikan dan pembedahan pada posko Damkar yang ada terutama pos Damkar Natal, yang kondisinya perlu pembenahan dan rehab gedung, di samping itu juga merencanakan penambahan pos baru di Kecamatan Batang Natal sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat karena sama-sama diketahui jarak dari Panyabungan maupun dari Natal ke Kecamatan Batang Natal tidak dapat ditempuh dalam satu jam.
Dengan rencana penambahan pos Damkar di Kecamatan Batang Natal Pemkab perlu melengkapi fasilitas yang baru berupa penambahan armada dan personil, mengingat Armada yang digunakan saat ini masih kurang dan juga sudah cukup tua karena semua Armada yang dimiliki rata-rata rakitan di bawah tahun 2003, sebagai peningkatan pelayanan akan ditambahkan satu unit pada tahun 2025.
Selanjutnya pandangan umum Fraksi PKB Wabup mengucapkan terimakasih dalam pandangan umum yang telah disampaikan terhadap penyampaian Ranperda, dan dengan dorongan serta support yang diberikan, sehingga penyampaian ini direkomendasika untuk ketahap selanjutnya.
Selanjutnya jawaban atas pandangan umum Fraksi Partai Hanura, rekomendasi terhadap Pemkab harus merevitalisasi fungsi dan peran pengawasan internal didukung sepenuhnya dan saat ini sedang berkonsultasi dengan BPKP dalam menyusun pedoman Pengawasan pembangunan mulai dari tahap perencanaan sampai pemeliharaan.
Adanya penumpukan atau gundukan sampah di sudut-sudut kota Panyabungan, Atika menjelaskan bahwasanya itu bersifat sementara sebelum dilakukan pengangkutan. Saat ini pengangkutan dilakukan dua kali dalam satu hari.
Terkait kinerja Pemkab Atika membeberkan capaian antara lain, laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDRB harga konstan pada Tahun 2022 sebesar 4,34 meningkat menjadi 4,93 pada tahun 2023. Tingkat inflasi pada tahun 2023 terjaga di 2,95 persen sesuai dengan kerangka acuan ekonomi makro nasional.
Tingkat kemiskinan pada tahun 2023 yaitu 8,86 persen turun dari Tahun 2022 yang berada pada angka 8,92 persen.
IPM Madina telah berada pada kategori tinggi dengan nilai 72, 65 pada tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya yakni 72,17 naik dari peringkat 29 ke 24. Pengeluaran perkapita pada tahun 2023 sebesar Rp. 10.251.000,00 meningkat dari tahun 2022 Rp10.061.000,00.
Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2003 sebanyak 7,45 persen turun dari tahun 2022 yaitu 7,64 persen. Sedangkan untuk data indikator nilai tukar petani dan nelayan belum tersedia pada tingkat kabupaten.
Untuk menekan angka kematian ibu dan bayi akan menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan, dari pencapaian indikator yang disampaikan masih memerlukan dukungan bersama seluruh anggota DPRD dan pemangku kepentingan untuk mencapai indikator yang ditetapkan sampai akhir periode RPJMD. tanggapan ini sekaligus menanggapi pertanyaan dari Fraksi Persatuan Madina.
Selanjutnya dari Fraksi Persatuan Madina, Atika menyampaikan, akan Menindaklanjuti dengan membentuk tim investigasi atas dugaan program titipan dari pihak luar desa menyangkut kebijakan penggunaan anggaran dana desa.
Pada tahun 2023 Madina swasembada beras namun, tetap berkomitmen untuk terus menciptakan sentra produksi baru tanaman pangan dan holtikultura melalui pertanian terpadu serta meningkatkan sentra produksi yang sudah ada yang merupakan lumbung pangan, untuk peningkatan ketahanan pangan.
Menindaklanjuti ketahanan pangan di Madina pemerintah terus melakukan koordinasi dengan Pemprov Sumut, Pusat diantaranya kegiatan optimasi lahan rawa dan pengusulan cetak sawah rakyat yang merupakan program utama Kementerian Pertanian, ada juga penyaluran bantuan Pupuk Hayati Cair (PHC) dan penyaluran bibit padi dan jagung yang keseluruhannya merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan.
Begitu juga dengan program perlindungan pangan berkelanjutan Pemda telah menerbitkan surat keputusan Bupati No 521/0252/K/2022 tentang rekomendasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan penetapan sistem zonasi pertanian telah ditetapkan melalui surat keputusan bupati No 521/0904/K/2021 tentang penetapan kawasan pengembangan pertanian di Madina yang dibagi dalam lima kawasan zonasi yaitu kawasan pertanian tanaman pangan, pertanian holtikultura buah, holtikultura sayuran, kawasan perkebunan dan peternakan.
Pemda juga telah mengintenfikasi lahan rawa dan tadah hujan melalui program optimasi lahan rawa dan pompanisasi sehingga memungkinkan petani menanam padi di musim kemarau.
RSUD Panyabungan merujuk pasien karena tidak bisa ditangani disebabkan belum optimalnya SDM dan alat kesehatan yang dibutuhkan untuk penyakit tertentu. Kedepannya RSUD Panyabungan berupaya memenuhi kebutuhan SDM melalui perencanaan penerimaan PPPK ataupun CPNS.
Untuk alat kesehatan RSUD Panyabungan sudah melakukan pengajuan proposal Kemenkes melalui bantuan DAK maupun Sihren. Dalam pengembangan SDM Pemda dalam waktu dekat mengirimkan tiga dokter spesialis untuk melakukan program Fellowship di dalam negeri maupun di luar Perawat akan mengikuti pelatihan di rumah sakit H Adam Malik Medan. Kedepannya RSUD Panyabungan akan menjadi pusat rujukan untuk layanan kanker, jantung, stroke, uronefrolog, kesehatan ibu dan anak serta TP paru sesuai dengan SK dari Kementerian Kesehatan tahun 2023.
Untuk layanan jantung nanti akan bisa melakukan kateterisasi jantung dan untuk stroke sudah bisa dilakukan trombolisis. Kelangkaan obat terjadi karena kekosongan stok di tingkat distributor atau karena sistem Epurchasing sedang takedown terutama pada awal tahun ini terjadi hanya beberapa saat sehingga kekosongan obat tidak terjadi dalam waktu yang lama.
Pariwisata merupakan salah satu sektor yang perlu dikembangkan karena ini dapat menimbulkan dampak berganda bagi peningkatan perekonomian masyarakat, berdasarkan hal tersebut Pemda telah membangun beberapa potensi pariwisata yang dimiliki seperti pembangunan sarana dan prasarana penunjang di lokasi objek wisata di desa hutaraja Kecamatan Panyabungan Selatan.
Dari sisi jumlah pengunjung di lokasi objek wisata dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan setiap tahun selama tahun 2022 pengunjung sebanyak 65.543 orang dan tahun 2023 sebanyak 66.657 orang.
Ketimpangan aksebilitas dan transportasi wilayah ini sudah mulai diminimalisir dengan telah ditingkatkannya beberapa ruas jalan di wilayah pantai barat melalui pendanaan Provinsi, DBH sawit dan Jalan Inpres daerah, namun masih tetap memiliki akses transportasi yang belum tertangani dan akan menjadi prioritas untuk tahun selanjutnya.
Pengembagan SDM tetap menjadi prioritas pemerintah melalui pelatihan life skill dan keterampilan di BLK. Terkait solusi konkrit pemerintah dalam menyelesaikan isu pertambangan rakyat dimana Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) telah ditetapkan oleh Menteri ESDM dengan keputusan Menteri No 106.K/MB.0O1/MEM.B/2022 TANGGAL 21 APRIL 2022 tentang wilayah pertambangan Sumut.
Lokasi WPR dapat dilihat pada sistem aplikasi Minerba One Map Indonesia (MOMI) revisi wilayah pertambangan dilakukan lima tahun sekali salah satunya dengan usulan dari daerah.
Sementara jawaban atas pandangan umum Fraksi Amanah Berkarya, pertanggung jawaban APBD 2023, Atika menjelaskan, rekomendasi terhadap tindak lanjut BPK RI agar segera diselesaikan pemerintah siap melaksanakan dan mengajak bersama untuk melaksanakan seluruh rekomendasi yang tercantum dalam LHP BPK.
Terkait permasalahan agraria yang belum terselesaikan di mana pada tahun 2023 Pemda dalam menyelesaikan permasalahan di wilayah pantai barat yang sudah terselesaikan adalah permasalahan PT Rendy Permata Raya dengan masyarakat desa Singkuang I yang sempat menjadi konflik di tengah masyarakat.
Terkait kewajiban perusahaan memberikan lahan plasma pada masyarakat singkuang yang belum dipenuhi oleh perusahaan kemudian sudah dapat diselesaikan dan sampai dengan saat ini Pemda tetap melaksanakan evaluasi dan koordinasi terhadap permasalahan ini sampai dengan tuntas.
Keseriusan pemerintah untuk percepatan penyelesaian permasalahan pertanahan salah satunya adalah telah membentuk tim khusus yaitu gabungan dari beberapa OPD yang dipimpin langsung Bupati kemudian tim tersebut juga melibatkan instansi dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).
Pemerintah akan terus berupaya menimalisir permasalahan agraria yang menyebabkan terjadinya konflik di tengah masyarakat dan fokus pada penyelesaian permasalahan lahan sesuai dengan tugas dari tim percepatan penyelesaian permasalahan yaitu verifikasi, identifikasi, dan evaluasi yang tepat pada pokok permasalahan. (009)
Wakil Bupati Madina, Atika Az
